Wamen BUMN Bicara soal Merger KAI dan INKA, Singgung Industri Kereta Api China

JAKARTA, iNews.id - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo buka suara soal merger PT Industri Kereta Api atau INKA dan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Ia pun menyinggung industri perkeretaapian China yang maju.

Pria yang akrab disapa Tiko itu mengatakan pada dasarnya captive market INKA yang ada di industri kereta api memiliki permintaan yang cukup besar. 

Baca Juga

AS Terancam Bayar Ganti Rugi Rp33 Ribu Triliun Jika Tarif Resiprokal Batal

Namun, sebelum digabungkan ke KAI, pihaknya akan terlebih dahulu melihat kemampuan keuangan INKA agar tidak membebani KAI yang bakal menjadi holding perseroan. 

“Nah cuman kita lagi lihat aspek keuangan maupun kemampuan INKA men-deliver dan mempunyai kualitas terbaik,” ujar Tiko saat ditemui wartawan di Depok, Jawa Barat, Jumat (27/12/2024).

Baca Juga

Merger, Ini Teknologi yang Bisa Dicaplok Honda dari Nissan 

Tiko menilai aksi konsolidasi INKA dan KAI akan memperkuat ekosistem perkeretaapian di Tanah Air. Ia pun mencontoh biro kereta api asal China, China Railway, yang mengoperasikan sistem kereta api melalui berbagai unit usahanya. 

Baca Juga

Honda dan Nissan Merger, Bakal Jadi Produsen Terbesar Ke-3 di Dunia Buntuti Toyota

“Tapi itu tentunya satu hal yang sangat masuk akal ya karena di China kita juga antara pengelola kereta api, China Railway dengan pembangun keretanya, HSRCC itu satu ekosistem gitu,” ucap dia. 

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, merger INKA dan KAI perlu dilakukan agar bisnis kedua perseroan lebih sinkron lagi. Misalnya, pengajuan rangkaian kereta api dari KAI terhadap INKA. 

“Ya kan tidak mungkin KAI perlu gerbong titik-titik, tapi nggak ngomong sama INKA. INKA-nya juga enggak koordinasi bila misalnya perlu ini, kan itu cuma perlu sinkronisasi,” kata Erick.

Kementerian BUMN segera mengajukan usulan merger kepada Kementerian Keuangan untuk mendapatkan persetujuan. Setelah itu, tahapan-tahan dari aksi korporasi ini bakal direalisasikan. 

“Tentu kita akan dorong prosesnya nanti prosesnya dari Kemenkeu persetujuannya karena kan pengelola kami kepemilikan dari Menteri Keuangan,” ujar dia.

Editor: Puti Aini Yasmin