Wamen BUMN Ungkap Danantara Diluncurkan Bulan Depan

JAKARTA, iNews.id - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara bakal meluncur bulan depan. Pihaknya saat ini masih menunggu penyelesaian Undang-Undang (UU) BUMN yang akan disahkan Presiden Prabowo Subianto.

“Mohon bersabar selama sebulan untuk memastikan bahwa ada perincian yang tepat mengenai organisasi ini. Dan kami akan meluncurkan organisasi ini mudah-mudahan dalam waktu sekitar satu bulan ke depan," ujar pria yang akrab disapa Tiko dalam acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2025, Selasa (11/2/2025).

Baca Juga

Serapan Rumah Subsidi Capai 221 Ribu hingga November 2025

Tiko menambahkan, Danantara akan menjadi superholding BUMN sekaligus investasi pemerintah Indonesia.

“Kementerian Keuangan bersama pemerintah pusat saat ini sedang menyelesaikan undang-undang baru tentang Badan Usaha Milik Negara, di mana, di bawah UU baru tentang badan usaha milik negara ini, kami akan mengembangkan superholding baru kita, Danantara," tuturnya.

Baca Juga

Hindari Dirty Money, Danantara Harus Diisi Orang-Orang Berintegritas!

Perlu diketahui, Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN telah disahkan pada sidang paripurna Selasa (4/2/2025) menjadi UU. Dalam UU tersebut juga disebutkan terkait Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai pengelola aset perusahaan pelat merah.

Mengutip Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, pada Pasal 3L disebutkan bahwa organ badan terdiri atas Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana.

Baca Juga

10 Poin Penting dalam Revisi UU BUMN, Pembentukan Danantara hingga Pengelolaan Aset

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut pembentukan Danantara merupakan langkah strategis dalam mewujudkan visi bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045.

Baca Juga

RUU BUMN Jadi UU, Erick Thohir: Danantara Secara Resmi Didirikan

Melalui sinergi antara pemerintah, BUMN dan seluruh pemangku kepentingan kita yakin dapat membangun fondasi ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

"Untuk itu, berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah kami sampaikan di atas pemerintah mendukung inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat dalam melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara," ucap Erick.

Selain itu, BUMN juga perlu terus mengimplementasikan tata kelola korporasi yang baik atau good corporate governance, pengembangan sumber daya manusia unggul, undang berintegritas dan berwawasan global dan terus melakukan akselerasi, inovasi dan penguasaan teknologi untuk meningkatkan produktivitas.