Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Hadiri Penyerahan DIPA 2023 di Istana Negara

JAKARTA, iNews.id - Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo menghadiri acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12/2022). Dalam kesempatan tersebut, Angela hadir mengenakan pakaian batik putih bercorak.

Berdasarkan pantauan, Angelina duduk di antara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Baca Juga

Pabrik Lotte di Cilegon Resmi Beroperasi, Bisa Tekan Impor Migas hingga Rp23 Triliun

Sebelumnya dikabarkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan DIPA secara simbolis kepada 14 kementerian dan lembaga di Istana Negara pada hari ini. Selain itu, Jokowi juga menyerahkan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada kepala daerah.

Dalam arahannya, Jokowi mengatakan, perlu adanya strategi besar untuk mengahadapi tantangan ekonomi global.

Baca Juga

Jokowi Serahkan DIPA ke 14 Kementerian/Lembaga, Menkeu: Fokus APBN Beralih dari Pandemi ke Krisis Global

"Strategi besar dalam respon tantangan ekonomi global tergambar tadi yang disampaikan oleh menkeu, untuk APBD 2023. Menempatkan APBN sebagai instrument stabilitas untuk mengendalikan inflasi," ujar Jokowi dalam arahannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/12/2022).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, 14 Kementerian dan Lembaga Negara yang menerima DIPA secara simbolis di antaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek.

Lalu, Kementerian Agama, Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara RI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan serta Lembaga Administrasi Nasional.

"Mereka adalah kementerian dan lembaga yang memperoleh opini BPK dengan status WTO dalam 3 tahun terakhir 2019 hingga 2021. Mereka juga merepresentasikan bidang prioritas nasional tahun 2023 dan kementerian lembaga yang akan menerima secara simbolis adalah yang memiliki nilai kinerja anggaran yang tinggi," ucap Sri Mulyani.

Editor: Aditya Pratama