Bali Berpotensi Kembangkan Ekosistem Ekonomi Digital bak Silicon Valley di AS

JAKARTA, iNews.id - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo meminta pemerintah daerah (pemda) Bali untuk tidak hanya mengandalkan sektor pariwisata, melainkan mengembangkan ekosistem ekonomi digital. Ini bisa diwujudkan melalui 4 strategi, salah satunya dengan membentuk kawasan seperti Silicon Valley di Amerika Serikat (AS). 

Menurutnya, selama ini Bali memiliki modal yang cukup untuk membentuk ekosistem ekonomi digital. Itu bisa diwujudkan melalui pembagian tugas dan fungsi antara masing-masing kabupaten dan kota. 

Baca Juga

Harga Rumah Second Stagnan di Akhir Tahun, Kawasan Mobilitas Tinggi Jadi Fokus

“Selama ini, 3 kabupaten/kota di Bali bertujuan untuk pariwisata, sementara 6 kabupaten/kota lainnya untuk produksi pertanian atau UMKM. Ini bagus, dan ekosistem perlu semakin dikembangkan agar tidak hanya mengandalkan pariwisata,” kata dia dalam kegiatan Pembukaan Bali Digital Festival II Tahun 2023 secara virtual, Jumat (2/6/2023). 

Strategi pertama adalah membentuk kawasan ekonomi seperti pusat inovasi Silicon Valley di AS. Menurutnya, pembangunan tersebut tidak perlu diikuti dengan infrastruktur gedung-gedung tinggi, melainkan mengedepankan konsep yang menyatu dengan alam. 

Baca Juga

Sri Mulyani: Ekonomi Digital Menjanjikan Sebagai Sumber Pertumbuhan ASEAN

Adapun infrastruktur yang paling diperlukan adalah sinyal internet yang cepat dan stabil. Ini untuk mendukung digitalisasi di antara generasi muda. Selain itu, pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga bisa mendukung melalui peraturan.

“Kawasan ini tidak perlu gedung tinggi, justru umumnya berada di kawasan yang tenang dan menyatu dengan alam, karena banyak anak-anak muda yang menyukai konsep itu. Mungkin bisa di kawasan Gianyar atau tempat lainnya,” ujarnya.  

Strategi kedua, dengan menciptakan ekosistem iklim bisnis. Menurut Perry, BI bisa berkolaborasi dengan Bali untuk menciptakan ekosistem ekonomi keuangan digital. Ini diperlukan agar pemerintah daerah bisa mengedepankan dan mengembangkan kemudahan izin bagi perusahaan rintisan (startup) yang mau mengembangkan bisnisnya di kawasan tersebut. 

Ketiga, yakni reformasi birokrasi digital. Pemerintah daerah siap untuk menyambut startup, dengan kemudahan proses bisnis yang diberikan. 

“Saya mendukung untuk sering-sering mengundang Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (Menpan RB) Anas dalam blusukan dan mendukung transformasi birokrasi digital di Bali,” ucap Perry. 

Terakhir, mendukung ketersediaan sumber daya manusia (SDM) digital melalui berbagai program pelatihan yang disediakan pemerintah dan swasta. Ini untuk menciptakan dan meningkatkan ketersediaan talenta digital di Indonesia. 

Editor: Jujuk Ernawati