BI Bantah Gunakan Dana Haji untuk Perkuat Rupiah

JAKARTA, iNews.id - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo membantah dana haji sebesar 600 juta dolar AS yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) digunakan untuk memperkuat nilai tukar rupiah. BI tidak memiliki kewenangan mengelola dana haji.

“Pemberitaannya tidak benar bahwa kemudian BPKH akan menggunakan dana haji, yang karena hajinya tidak jadi, untuk perkuat nilai tukar rupiah,” ujarnya dalam keterangan pers daring di Jakarta, Jumat (5/6/2020).

Baca Juga

Purbaya Terapkan Bea Ekspor Emas, Bisa Cegah Subsidi Tak Langsung Bagi Eksportir

Menurut Perry, BPKH memiliki kewenangan internal dan mutlak dalam menempatkan dana haji yang menganggur, baik dalam bentuk rupiah atau valuta asing.

“Wajar kalau misalnya suku bunga valas rendah, rupiah menguat, ada pergeseran yang semula dananya di valas ke rupiah. Itu keputusan internal dan mutlak BPKH,” katanya.

Baca Juga

Syarat Terbang, Garuda Akan Rapid Test Seluruh Calon Penumpang

Jika mekanisme dana masuk ke pasar seperti yang selama ini dilakukan perbankan, eksportir, importir, korporasi dan termasuk BPKH, maka ada komunikasi antara BI dengan pelaku pasar tersebut agar berjalan kondusif.

Komunikasi itu, lanjut dia, menyangkut waktu, jumlah yang dialokasikan termasuk mekanismenya. “Berkaitan bagaimana stabilitas nilai tukar rupiah, itu wewenang BI. Kami selalu komunikasi dengan pelaku pasar bisa bank, eksportir, importir, Pertamina bahkan BPKH waktu masuk pasar, jual beli dan BI kewenangannya menjaga supaya mekanisme valas berjalan baik, kurs stabil dan menguat,” katanya.

Sementara itu, BPKH dalam lamannya menyebutkan dana haji tersimpan di rekening BPKH dan jika tidak digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji akan dikonversi ke rupiah dan tetap akan tersedia dalam rekening badan yang digunakan menunjang penyelenggaraan ibadah haji.

Kepala BPKH Anggito Abimayu juga mengatakan seluruh dana kelolaan jamaah haji senilai lebih dari Rp135 triliun per Mei 2020 dalam bentuk rupiah dan valuta asing dikelola profesional pada instrumen syariah yang aman dan likuid.

Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi memutuskan untuk membatalkan pemberangkatan calon haji ke Tanah Suci tahun ini karena pandemi Covid-19.

Editor: Dani M Dahwilani