BI Relaksasi Aturan LTV, BTN Tetap Terapkan DP untuk KPR Pertama

JAKARTA, iNews.id - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (IDX: BBTN) tidak akan menerapkan kebijakan tanpa uang muka (down payment/DP) untuk Kredit Perumahan Rakyat (KPR). Pasalnya, Bank Indonesia (BI) menyerahkan rasio Loan To Value (LTV) kepada perbankan.

Direktur Utama BTN Maryono mengatakan, pihaknya tetap akan memberlakukan DP kepada program KPR-nya, minimal sebesar 1 persen. Hal ini disebabkan pihaknya telah memiliki program KPR subsidi sebelumnya.

BINA Indonesia Great Sale 2025 Resmi Digelar, Bidik Transaksi Rp30 Triliun

"Karena kita sudah punya program KPR subsidi 1 persen, seyogyanya kita 1 persen saja. Tidak nol-nol banget, masa mau kredit 0 persen, kesannya itu tanggung jawabnya, kurang mengikat gitu," ujarnya saat menghadiri halal bihalal di rumah Menteri BUMN Rini Soemarno, Jakarta, Sabtu (30/6/2018).

BI akan merelaksasi rasio LTV untuk melonggarkan syarat DP untuk KPR, di mana masyarakat yang membeli rumah pertama akan dibebaskan dari rasio LTV. Kebijakan ini memungkinkan perbankan dapat memberikan syarat DP KPR menjadi 0 persen.

Sementara, untuk pembelian rumah selanjutnya masyarakat dikenakan rasio LTV/FTV sebesar 80-90 persen. Namun, untuk tipe di bawah 21 meter persegi akan dibebaskan dari rasio LTV/FTV.

Besaran rasio LTV ini diserahkan kepada bank tersebut sesuai manajemen risiko masing-masing. "Nol persen itu kebijakannya diserahkan kepada bank. Bank itu boleh saja mau 0 persen, 5 persen, 10 persen, itu urusan bank," kata dia.

BI akan menerapkan kebijakan ini mulai 1 Agustus 2018 untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan ini dinilai bisa meningkatkan pertumbuhan kredit sektor properti hingga 14 persen di tahun ini.

Namun, BTN tidak akan mengubah Rencana Bisnis Bank (RBB) meski BI akan menerapkan kebijakan ini karena target pertumbuhan kredit perusahaan masih sesuai target awal yakni 22 persen selama 2018. Hingga kuartal II tahun 2018 ia mencatat pertumbuhan kredit sudah mencapai kisaran 20 persen.

"RBB dibuat di awal tahun, karena ada perubahan ini biasanya melakukan penurunan RBB, tapi karena kami optimis di awal bisa tercapai jadi kami tidak melakukan perubahan," ucapnya.

Editor: Ranto Rajagukguk