Blockchain Bisa Digunakan untuk Akte Tanah hingga Faktur Pajak

JAKARTA, iNews.id - Selama ini teknologi blockchain dipandang negatif oleh masyarakat karena erat hubungannya dengan salah satu mata uang virtual seperti Bitcoin. Selain berguna sebagai mata uang virtual, teknologi blockchain ternyata juga bermanfaat bagi sektor lainnya.

Ketua Umum Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) Oscar Darmawan mengatakan, blockchain merupakan sebuah teknologi yang dapat mengubah data dan informasi yang disimpan di satu server menjadi dapat diakses di banyak server sekaligus. Dengan demikian jika teknologi ini dikembangkan di Indonesia, maka bisa diaplikasikan di berbagai kebutuhan.

Indonesia Berpeluang Besar Jadi Produsen Utama Alat Olahraga Global

"Bisa diterapkan di akte tanah, di faktur pajak, bahkan di surat kelahiran, atau sederhananya di ijazah pendidikan," ujarnya setelah launching ABI di Wisma Barito Pasific, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Dalam konsep yang lebih besar lagi, teknologi blockchain bisa diterapkan dalam surat akte tanah sehingga sertifikat-sertifikat penting tidak dapat dipalsukan atau digandakan lagi. Bahkan teknologi ini dapat digunakan untuk perjalanan bilateral karena dalam teknologi ini data informasi mengenai identitas diri dapat di akses oleh semua server sehingga dapat mencegah imigran gelap dan terorisme.

"Kita menyadari di Indonesia ada banyak ijazah palsu, jadi kalau di blockchain kan tidak akan ada lagi pemalsuan ijazah," tuturnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, blockchain memiliki multiple server yang setiap datanya saling terkait satu sama lain. Kemudian setiap server tersebut saling tehubung dan saling memeriksa serta memverifikasi data masing-masing. Oleh karena itu, jika ada salah satu server yang terlihat mencurigakan misalnya dengan menduplikasi data maka secara otomatis server lainnya akan menganggap server tersebut tidak valid.

"Sampai saat ini blockchain menjadi teknologi yang belum bisa dihack karena memang sangat-sangat strong. Benar-benar kuat," kata dia.

Bahkan dalam lingkup yang lebih luas lagi, teknologi blockchain bisa dimanfaatkan dalam pemilihan umum sehingga tidak akan ada lagi kasus pemilih ganda. Selain itu, hasil pemilihan dapat transparan karena langsung terlihat dan tidak bisa dimodifikasi.

Namun demikian, untuk saat ini menurutnya Indonesia belum bisa menerapkan untuk Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Sebab, waktunya terlalu mepet sedangkan perlu mempersiapkan banyak hal untuk menerapkan sistem ini dalam pemilu.

"Kita bahkan belum menjajaki electronic voting, kalau langsung ke blockchain terlalu cepat, ada possibility (kesepatan) tapi kecil," ucapnya.

Editor: Ranto Rajagukguk