Himbara Restrukturisasi Kredit 3,3 Juta Debitor, Mayoritas UMKM

JAKARTA, iNews.id - Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) melakukan restrukturisasi kredit kepada 3,3 juta debitor dengan nilai mencapai Rp403,99 triliun pada Juli 2021. Dari total debitor tersebut, mayoritas atau mencapai 64,53 persen merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Ketua Himbara Sunarso sekaligus Direktur Utama BRI mengatakan, BRI menjadi bank yang paling besar melakukan restrukturisasi kredit. Sebab yang paling banyak terdampak Covid-19 adalah pelaku UMKM> 

Baca Juga

Beras Alami Deflasi di Akhir 2025 Saat Paceklik, Bagaimana Harga Petani?

“Jumlah nasabah BRI yang direstrukturisasi kreditnya mencapai 2,4 juta,” kata dia dalam webinar “Tantangan Setelah Relaksasi Restrukturisasi Kredit Berakhir” di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (7/9/2021).

Sampai Juli 2021, BRI merestrukturisasi kredit 2,4 juta debitur dengan outstanding Rp173,77 triliun. Sedangkan Bank Mandiri merestrukturisasi kredit 425,47 ribu debitor dengan outstanding Rp92,55 triliun.

Baca Juga

Himbara Jadi Kontributor Terbesar KUR

Sementara Bank Negara Indonesia (BNI) merestrukturisasi kredit 77,42 ribu debitor dengan outstanding Rp80,96 triliun dan Bank Tabungan Negara (BTN) merestrukturisasi kredit 332,80 ribu debitor dengan outstanding Rp56,69 triliun.

Untuk BRI, Sunarso menjelaskan, akumulasi kredit yang direstrukturisasi sebetulnya mencapai Rp234 triliun, tetapi sudah berkurang Rp60,3 triliun. Sebanyak 76 persen atau Rp45,69 triliun dari penurunan outstanding restrukturisasi didapat dari pembayaran kredit yang sesuai dengan ketentuan restrukturisasi.

Sementara itu, sebanyak Rp12,4 triliun telah lepas dari restrukturisasi. Sisanya, sebesar Rp2,19 triliun telah lepas buku karena tidak lagi bisa diselamatkan.

Di tengah restrukturisasi kredit, Sunarso mengingatkan supaya perbankan tidak terlalu mengutamakan membukukan laba. Saat ini, penting bagi perbankan untuk melakukan pencadangan guna menutupi Loan at Risk (LAR) yang berpotensi menjadi Non Performing Loan (NPL).

“Kami masih cadangkan untuk LAR sampai 40 persen dari LAR untuk amannya. Itu dimaksudkan sebagai celengan agar tidak mengganggu sistem perbankan secara keseluruhan,” ucap Sunarso.

Editor: Jujuk Ernawati