HUT ke-75 RI, Apindo Dorong Reformasi Birokrasi hingga Pemerataan Pendapatan

JAKARTA, iNews.id - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memberikan sejumlah catatan terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Menurut pengsaha, banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan, terutama di tengah pandemi Covid-19.

Wakil Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan, kemerdekaan Indonesia senantiasa diuji tantangan-tantangan pada krisis. Adanya, Covid-19 membuat persaingan usaha, dagang dan investasi di level nasional dan global yang semakin ketat.

Bloomberg Temui Prabowo, Bahas Soal Potensi Kerja Sama dengan Danantara

"Tujuan atas pembangunan yang berkelanjutan dan sensitif terhadap perubahan iklim, perkembangan teknologi yang menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh unskilled dan low skilled workers," kata Shinta, Senin (17/8/2020).

Dia melanjutkan tantangan ini perlu direspon dengan baik, bukan hanya secara teoritis, kampanye, propaganda atau bahkan kebijakan semata tetapi perlu dijadikan perubahan-perubahan yang konkret di lapangan yang bisa dimanfaatkan secara langsung oleh para pelaku ekonomi nasional untuk maju dan menjadi lebih baik.

"Reformasi tersebut perlu dilakukan secara konsisten dan tegas agar Indonesia tidak hanya eksis sebagai bangsa yang besar dengan penduduk dan potensi ekonomi besar tetapi sebagai bangsa yang adaptif, kompetitif dan berdaya saing sehingga segala potensi ekonomi kita bisa dimaterialisasi bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia," katanya.

Secara konkret, Shintra menyebut reformasi iklim usaha, birokrasi, reformasi keahilantenaga kerja, dan reformasi untuk mempercepat adopsi teknologi dan memudahkan inovasi industri.

"Bangsa lain yang lebih cepat, lebih berani atau lebih konsisten mereformasi iklim usaha dan investasinya untuk menjadi lebih berdaya saing di pasar global," ucapnya.

Dia menambahkan pemerintah perlu melakukan pemerataan pendapatan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi nasional tidak hanya terjadi secara agregat dari besaran, tetapi terefleksikan pada pendapatan riil masyarakat di semua kalangan.

"Peran pemerintah sebagai penyelenggara dan pengelola jaminan sosial juga penting untuk dilakukan secara profesional dan transparan agar dalam masa krisis masyarakat Indonesia juga memiliki resilience yang tinggi karena social safety net nasional betul-betul berfungsi sebagai bantalan dan fall back position yang cukup menyokong kebutuhan masyarakat untuk bangkit kembali ketika dihantam krisis," tuturnya.

Editor: Rahmat Fiansyah