Get iNews App with new looks!
inews
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Kolaborasi Shopee dan RCTI+ Untungkan Brand Lokal, Belanja dalam Satu Aplikasi!
Advertisement . Scroll to see content

Jokowi Mau KUR Tak Pakai Agunan, Ini Kata Bos BRI

Kamis, 07 Desember 2023 - 17:54:00 WIB
Jokowi Mau KUR Tak Pakai Agunan, Ini Kata Bos BRI
Presiden Joko Widodo dalam acara BRILianpreneur di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (7/12/2023). (Foto: Dok. BRI)
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa tidak semua UMKM memiliki aset agunan (jaminan). Ia pun meminta perbankan untuk melihat prospek UMKM tersebut agar bisa diberikan kredit.

Merespons hal itu, Direktur Utama BRI Sunarso menegaskan bahwa kebijakan kredit usaha rakyat (KUR) BRI dengan pinjaman Rp100 juta sudah tidak memakai agunan. Bahkan, menurutnya jika ada yang melakukan itu akan terkena pinalti.

"Sebenarnya sekarang, kebijakan untuk KUR Rp100 juta itu tanpa jaminan, kok masih bisa dimintai jaminan? Itu bukan KUR, kalau KUR sampai Rp100 juta ada jaminan, itu bank akan kena pinalti," kata Sunarso usai pembukaan UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023, Kamis (7/12/2023).

Sunarso lantas meminta perbankan memperbanyak KUR yang di bawah Rp100 juta sehingga semua tanpa jaminan karena sudah ada aturannya.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menambahkan, ke depannya pihak BUMN sedang berdiskusi dengan Kementerian Perekonomian, Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi UKM untuk peningkatan dari sisi penjaminannya.

"Katakan tadi seperti pak Presiden sampaikan kan istilahnya agunan, agunan itu kan nanti bisa kita gunain kalau penjaminannya makin kuat. Nah kita akan ajukan supaya penjaminan ke depan lebih luas dan lebih besar size-nya sehingga nanti makin banyak nasabah yang bisa masuk dari sistem KUR maupun juga nanti ultra mikro juga jadi kita akan dorong di sisi penjaminannya supaya lebih besar," tutur Kartika.

Mengenai prospek, Menteri BUMN Erick Thohir juga meminta instansi terkait bahwa peran dari kebijakan kementerian keuangan, OJK, BI bersama himbara dan kementerian BUMN harus diselaraskan supaya ada kemudahan akses.

"Otoritas bukan di kami, kita hanya monitoring delivery habis di monitor di delivery dan tentu ada pendampingan dan bahkan sebenarnya bukan nya tugasnya kita kita buka juga akses pasar," ucap Erick.

Editor: Puti Aini Yasmin

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut