Kasus Scam Meningkat, BI Perketat Pengamanan Sistem Pembayaran
JAKARTA, iNews.id - Bank Indonesia (BI) memperketat pengamanan sistem dan alat pembayaran untuk meminimalkan kejahatan penipuan digital atau scam yang laporan kasusnya meningkat sejak 2024.
Serangan kejahatan daring tersebut mengubah lanskap keluhan masyarakat, dari yang sebelumnya didominasi gangguan teknis transaksi menjadi kerugian akibat manipulasi. Direktur Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen BI Diana Yumanita menegaskan, langkah mitigasi ini berpijak pada mandat perlindungan konsumen dalam Cetak Biru Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI), yakni peta jalan kebijakan sistem pembayaran nasional.
"Kami sadar sekali scam sudah menyerang Indonesia dan laporannya ke Bank Indonesia meningkat sejak 2024, dengan aduan konsumen bergeser dari persoalan operasional ke penipuan. Sebagai otoritas sistem pembayaran, perumusan kebijakan perlindungan konsumen kami lakukan lewat pemetaan ekosistem serta kolaborasi," ujar Diana dalam peluncuran Gasa State of Scams in Indonesia Report di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Pemetaan ekosistem tersebut melibatkan pelaku industri jasa pembayaran, asosiasi, akademisi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga berbagai kementerian terkait. Dalam penanganan aspek hukum dan penyelesaian sengketa, bank sentral juga menggandeng aparat penegak hukum, lembaga pengadilan, serta lembaga alternatif penyelesaian sengketa.
Upaya pencegahan dari hulu dilakukan melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Industri Sistem Pembayaran tahun 2025 untuk menyempurnakan struktur dan tata cara operasional industri agar tidak membahayakan nasabah.
Untuk membentengi teknologi transaksi dari berbagai insiden siber, BI juga menerapkan PBI Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber (KKS).
Keterlibatan berbagai instansi menuntut pembagian kewenangan yang terukur agar setiap lembaga dapat bergerak selaras. Diana menyoroti pentingnya orkestrasi antarlembaga sekaligus ketepatan waktu dalam menerapkan perangkat teknologi pencegah kejahatan.
"Kami sepakat butuh satu perangkat teknologi terpadu, tetapi penerapannya harus sesuai dan tepat guna dengan kondisi masyarakat kita. Aturan main bagi pelaku industri dalam menjaga keamanan siber juga kami kawal ketat agar seluruh kewajibannya dipenuhi," katanya.
Penguatan regulasi dan teknologi tersebut turut diimbangi dengan upaya membangun kesadaran publik sejak 2023 melalui Gerakan Edukasi Bersama Perlindungan Konsumen (Geber PK). Program yang digarap BI bersama OJK, asosiasi sistem pembayaran, dan pelaku industri tersebut terus mengevaluasi materi kampanye agar relevan dengan kondisi masyarakat.
Evaluasi materi sosialisasi dilakukan berdasarkan pemetaan kasus yang menimpa konsumen dari tahun ke tahun. Menurut Diana, pemetaan pola kejahatan berdasarkan musim membuat edukasi pencegahan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.
"Kami tidak mungkin bertindak tanpa memahami kurva pembelajaran sejak 2023, seperti saat Lebaran pasti penipuan bermodus berkas aplikasi Android berbahaya atau Android Package Kit (APK) yang banyak masuk. Memasuki masa pengumpulan pajak, giliran modus pajak yang marak, sehingga konten edukasinya langsung kami atur," tutur Diana.
Kerentanan terhadap penipuan juga kerap bermula pada tahap prapembelian akibat rendahnya literasi. Karena itu, konsumen perlu didorong untuk menggunakan logika dan menganalisis setiap tawaran saat mulai menggunakan layanan (usage). BI pun membagi strategi peningkatan kesadaran tersebut ke dalam fase jangka pendek yang berfokus pada respons cepat, jangka menengah, hingga jangka panjang.
Fase jangka panjang diarahkan untuk membenahi kebiasaan masyarakat Indonesia yang dinilai lebih sering mengandalkan pola berpikir cepat dibandingkan berpikir runut dan berhati-hati.
Keputusan finansial yang diambil secara tergesa-gesa tanpa pertimbangan matang membuat calon korban lebih mudah terpengaruh rayuan pelaku. Pembentukan daya kritis publik dinilai perlu ditanamkan sejak usia sekolah, selaras dengan standar Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) melalui Program Penilaian Pelajar Internasional (PISA).
"Dengan tipologi masyarakat kita yang gampang terpancing, mereka harus dibiasakan berhenti sejenak dan kesadaran itu mesti dibangun dari kecil lewat kurikulum pendidikan. OECD sekarang pun berusaha memasukkan isu scam dan kecurangan keuangan ke dalam PISA karena hal ini sangat fundamental," ucapnya.
Sementara itu, Global Anti-Scam Alliance (GASA) mengungkapkan rata-rata kerugian korban penipuan di Indonesia kini mencapai sekitar Rp5 juta. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun lalu yang masih kurang dari Rp2 juta. Modus penipuan yang banyak ditemukan antara lain tawaran hadiah uang hingga penipuan belanja.
Director Asia-Pacific Chapter di GASA Brian Hanley menjelaskan, lonjakan kerugian yang dirasakan rumah tangga Indonesia tersebut diduga turut dipengaruhi oleh penipuan investasi yang melibatkan nilai transaksi besar.
Menurutnya, pendekatan para pelaku di lapangan kerap memanfaatkan kebutuhan serta harapan sehari-hari masyarakat, mulai dari keinginan berbelanja dengan harga terjangkau hingga mendapatkan jaminan keamanan finansial.
"Hadiah uang tak terduga, penipuan belanja, dan penipuan investasi merupakan jenis-jenis penipuan utama yang dihadapi masyarakat di Indonesia. Upaya pencegahan kita harus menyasar tawaran spesifik serta tekanan yang dihadapi seseorang tepat pada saat mengambil keputusan," ujar Brian dalam peluncuran Gasa State of Scams in Indonesia Report di Jakarta, Selasa.
Editor: Adhenda Madarina Idzni