Naskah Lengkap Pidato Presiden Jokowi tentang RAPBN 2024 dan Nota Keuangan

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato pada Sidang Paripurna DPR tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan, Rabu (16/8/2023). Pidato itu disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Jokowi mengatakan pendapatan negara pada 2024 ditargetkan mencapai Rp2.781,3 triliun. Sementara belanja negara dialokasikan Rp3.304,1 triliun. Defisit anggaran sebesar 2,29 persen PDB atau sebesar Rp522,8 triliun.

Perusahaan China Ekspansi Smelter di Indonesia, Picu Kekhawatiran Surplus Aluminium

Selain itu Jokowi juga mengumumkan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) pada RAPBN 2024. Berikut pidato naskah lengkap pidato Presiden Jokowi tentang RAPBN 2024 dan Nota Keuangan:

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Jokowi Naikkan Anggaran Pendidikan 2024 Jadi Rp660,8 Triliun

Assalamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastyastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan.

Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Prof Dr (HC) KH Ma’ruf Amin,

Yang saya hormati pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Yang saya hormati pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,

Yang saya hormati pimpinan dan anggota lembaga-lembaga negara,

Yang saya hormati para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan kepala lembaga pemerintahan.

Hadirin sekalian yang berbahagia serta saudara-saudara sebangsa dan se-Tanah Air.

Dalam tiga tahun terakhir, dunia dihadapkan pada guncangan hebat Pandemi Covid-19 yang menelan korban 6,9 juta manusia. Krisis pandemi menggerus perekonomian global sekitar 2 triliun dolar AS. Ini memaksa seluruh negara menggunakan instrumen kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan secara luar biasa. Tidak semua negara berhasil mengatasi krisis ini. Data IMF per Juni 2023 menunjukkan ada 36 negara yang berada dalam tekanan ekonomi akibat beban utang yang meningkat.

Alhamdulillah, Indonesia telah berhasil mengatasi tantangan besar akibat pandemi tersebut dengan hasil yang baik. Bahkan, Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil menangani krisis kesehatan dengan cepat dan baik.

Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara dengan pemulihan ekonomi yang cepat, konsisten, dan inklusif. Pertumbuhan ekonomi selama tujuh kuartal terakhir sejak akhir 2021 secara konsisten berada di atas 5,0 persen.

Tingkat pengangguran berhasil diturunkan dari 6,26 persen pada Februari 2021 menjadi 5,45 persen pada Februari 2023. Sementara tingkat kemiskinan juga terus menurun menjadi 9,36 persen pada Maret 2023 dari puncaknya di masa pandemi 10,19 persen pada September 2021. Begitu juga dengan kemiskinan ekstrem yang turun dari 2,04 persen pada Maret 2022 menjadi 1,12 persen pada Maret 2023.

Pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat telah membawa Indonesia naik kelas, masuk kembali ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas (Upper-Middle Income Countries) di tahun 2022. Pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut. Semester I tahun 2023, ekonomi nasional tumbuh 5,1 persen. Inflasi Indonesia juga semakin terkendali dan mencapai 3,1 persen sampai dengan Juli 2023.

Kebijakan fiskal Indonesia termasuk salah satu yang paling efektif dalam menangani pandemi dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Defisit fiskal Indonesia sudah kembali di bawah 3 persen PDB, satu tahun lebih cepat dari rencana awal. Di sebagian besar negara, defisit fiskal masih sangat lebar, seperti di India yang mencapai 9,6 persen PDB per tahun 2022, Jepang 7,8 persen, Tiongkok 7,5 persen, Amerika Serikat 5,5 persen, dan Malaysia 5,3 persen.

Rasio utang Indonesia juga salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara G20 dan ASEAN, bahkan sudah menurun dari 40,7 persen PDB di tahun 2021 menjadi 37,8 persen di Juli 2023. Sebagai perbandingan, rasio utang Malaysia saat ini di tingkat 66,3 persen PDB, Tiongkok 77,1 persen, dan India 83,1 persen.

Hadirin yang saya hormati, saudara-saudara sebangsa dan se-Tanah Air,

Kita menyaksikan perubahan lanskap global yang sangat cepat, khususnya karena pergeseran geopolitik. Pergeseran geopolitik ini telah menciptakan pola kerja sama internasional yang terkotak-kotak. Muncul fenomena untuk menarik rantai suplai manufaktur ke negeri sendiri atau memindahkan ke negara yang dianggap kawan. Fragmentasi global tersebut telah menghambat aliran perdagangan dan investasi dunia, serta melemahkan perekonomian dunia.

Fragmentasi global menciptakan disrupsi rantai pasok yang meningkatkan risiko krisis pangan, energi, serta keuangan dunia. Selain itu, tensi geoekonomi yang memanas juga mendorong tren embargo serta hambatan perdagangan atas beberapa komoditas vital, seperti semikonduktor, mineral, dan bahkan pembatasan arus modal.

Konstelasi global harus disikapi dengan strategi kebijakan yang jitu dan antisipatif, bukan yang biasa- biasa saja. Kebijakan ekonomi dan fiskal harus mampu mentransformasi ekonomi untuk menghadapi tantangan hari ini dan ke depan. Ketahanan pangan dan energi serta transformasi manufaktur menjadi sangat penting. Di sisi lain, industri pertahanan harus dibangun secara kompetitif untuk menjawab kebutuhan pertahanan keamanan Indonesia.

Dunia juga dihadapkan pada potensi krisis akibat perubahan iklim. Dampak fenomena ini memiliki ancaman serius pada kehidupan dan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Transformasi struktur ekonomi dalam mengembangkan sektor yang berkelanjutandan ramah lingkungan menjadi krusial.

Transisi ke penggunaan energi hijau perlu dilaksanakan secara progresif, namun tetap adil dan terjangkau. Potensi nilai ekonomi hayati Indonesia harus kita manfaatkan sebagai faktor penting dalam mengembangkan dan meningkatkan investasi ekonomi hijau di dalam negeri.

Selain itu, cepat atau lambat, perkembangan digitalisasi dan artificial intelligent juga akan semakin penting dan mendominasi kehidupan perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Adopsi teknologi dalam perekonomian dapat memberikan manfaat yang signifikan apabila dihadapi dengan strategi yang tepat. Pembangunan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur fisik dan nonfisik terkait teknologi informasi terus ditingkatkan.

Kesempatan Indonesia untuk bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle- incometrap) tidak terbuka selamanya. Struktur penduduk muda akibat bonus demografi, kita manfaatkan secara maksimal.

Transformasi ekonomi terus dilanjutkan untuk meningkatkan daya tarik investasi dan pembukaan lapangan kerja yang layak secara masif. Partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global, khususnya pada sektor berteknologi tinggi dan ramah lingkungan, terus didorong.

Perbaikan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor utama transformasi ekonomi. Reformasi pendidikan, sistem kesehatan serta penguatan sistem jaring pengaman sosial yang berkelanjutan terus diperkuat. Pembangunan kualitas SDM yang sehat, produktif, dan inovatif juga menjamin inklusivitas serta keadilan terus dilakukan untuk memastikan agar tidak ada penduduk Indonesia yang tertinggal. Maka, upaya menghapus kemiskinan ekstrem, stunting, dan pembangunan daerah terpencil harus berhasil.

Oleh karena itu, seluruh tantangan global dan nasional harus kita jawab dengan tepat dan efektif. Peran APBN sangat penting dan strategis dalam mendukung, memfasilitasi, serta menentukan arah kebijakan ekonomi, sosial, dan daya saing pertahanan dan keamanan nasional.

Kebijakan fiskal ke depan dirancang dengan tujuan mengakselerasi target dan prioritas pembangunan nasional. Agenda transformasi ekonomi, termasuk hilirisasi sumber daya alam, baik hasil tambang maupun pangan, akan terus dilanjutkan. Perlindungan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berpendapatan rendah, juga akan tetap menjadi fokus penting untuk menopang perbaikan struktural secara fundamental.

Hadirin yang saya muliakan, serta saudara-saudara sebangsa dan se-Tanah Air

Mempertimbangkan potensi perekonomian yang kita miliki, serta dengan tetap memperhitungkan risiko-risiko yang akan datang, maka asumsi dasar ekonomi makro sebagai landasan penyusunan RAPBN 2024 adalah sebagai berikut.

Pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan sebesar 5,2 persen. Stabilitas ekonomi makro akan terus dijaga. Situasi kondusif dan damai pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 harus kita wujudkan demi meningkatkan optimisme perekonomian jangka pendek.

Implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juga akan memberikan manfaat positif pada penguatan struktural.

Selanjutnya, inflasi akan tetap dijaga pada kisaran 2,8 persen. Peran APBN akan tetap dioptimalkan untuk memitigasi tekanan inflasi, baik akibat perubahan iklim maupun gejolak eksternal. Koordinasi yang kuat antara anggota forum Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah akan terus dijaga.

Rata-rata nilai tukar Rupiah diperkirakan bergerak di sekitar Rp15.000 per Dolar AS. Sementara, rata-rata suku bunga Surat Berharga Negara 10 tahun diprediksi pada level 6,7 persen. Koordinasi anggota Komite Stabilitas Sektor Keuangan akan selalu antisipatif dan responsif dalam menghadapi potensi gejolak eksternal.

Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berada pada 80 Dolar AS per barel. Di sisi lain, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 625.000 barel per hari dan 1,03 juta barel setara minyak per hari.

Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati,

Arsitektur APBN tahun 2024 harus mampu merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan dan kesejahteraan secara optimal, mempercepat transformasi ekonomi, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, melindungi daya beli masyarakat dari goncangan, dan menjaga agar postur APBN tetap sehat dan berkelanjutan dalam jangka menengah-panjang.

APBN tahun 2024 didesain untuk menjawab tantangan saat ini sekaligus di masa yang akan datang, maka kebijakan APBN tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”.

Upaya transformasi ekonomi akan ditempuh melalui 2 strategi utama, yaitu strategi jangka pendek dan strategi jangka menengah. Pertama, strategi jangka pendek difokuskan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi.

Kedua, strategi jangka menengah difokuskan pada 5 agenda sebagai berikut. Satu, mewujudkan sumber daya manusia unggul yang produktif, inovatif, sejahtera, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitaspendidikan dan sistem kesehatan, serta reformasi sistem perlindungan sosial, termasuk penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Dua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi. Tiga, pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi. Empat, meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi, melalui hilirisasi sumber daya alam. Lima, mendorong pengembangan ekonomi hijau.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Untuk mewujudkan SDM unggul, inovatif, berintegritas, dan berdaya saing, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp660,8 triliun atau 20 persen APBN, tecermin dari alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp237,3 triliun, Transfer ke Daerah Rp346,6 triliun, dan pembiayaan investasi Rp77,0 triliun. Kita harus mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Revolusi mental tidak boleh berhenti agar sumber daya manusia kita produktif, inovatif, berdaya saing global, berintegritas, berakhlak mulia, dengan tetap menjaga jati diri budaya bangsa.

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditekankan pada: peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; pemerataan kualitas pendidikan melalui peningkatan distribusi guru dan sarana prasarana pendidikan; peningkatan kualitas PAUD; peningkatan akses pendidikan di semua jenjang pendidikan; peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan; serta penguatan konektivitas pendidikan vokasi dengan pasar kerja. Pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat investasi di bidang pendidikan, antara lain dengan mendukung perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi.

Untuk menghadirkan SDM yang sehat dan produktif, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp186,4 triliun atau 5,6 persen dari APBN. Anggaran tersebut diarahkan untuk transformasi sistem kesehatan, mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif, meningkatkan akses dan kualitas layanan primer dan rujukan, menjamin tersedianya fasilitas layanan kesehatan yang andal dari hulu kehilir, mengefektifkan program JKN, serta mempercepat penurunan prevalensi stunting agar mencapai 14 persen di tahun 2024 yang dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi.

Untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, serta pembangunan SDM jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp493,5 triliun. Sejalan dengan hal tersebut, reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, perbaikan basis data penerima antara lain melalui penguatan data registrasi sosial ekonomi, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.

Untuk mendorong produktivitas, mobilitas dan konektivitas serta pemerataan yang berkeadilan, anggaran infrastruktur dialokasikan sebesar Rp422,7 triliun yang diarahkan untuk penguatan penyediaan pelayanan dasar; peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas; peningkatan jaringan irigasi melalui pembangunan bendungan, saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier; penyediaan infrastruktur di bidang energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan; pemerataan akses teknologi informasi dan komunikasi serta mendukung proyek-proyek strategis, termasuk pembangunan IKN.

Akselerasi pembangunan infrastruktur ditempuh dengan bauran skema pendanaan, melalui sinergisisi pembiayaan investasi dan belanja kementerian/lembaga serta meningkatkan peran swasta. Untuk itu, pemerintah terus mendorong pengembangan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha yang lebih masif dan berkelanjutan.

Strategi transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp108,8 triliun yang diprioritaskan untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan; peningkatan produksi pangan domestik; penguatan kelembagaan petani; dan dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani; percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan; pengembangan kawasan food estate; serta penguatan cadangan pangan nasional.

Untuk mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi, di antaranyadilakukandenganmendorong hilirisasi sumber daya alam. Dukungan fiskal telah diberikan berupa insentif perpajakan dan berbagai insentif fiskal lainnya. Selama ini telah diberikan dukungan terhadap pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Hal ini untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi untuk penciptaan nilai tambah yang tinggi, perluasan kesempatan kerja, dan penggunaan energi yang ramah lingkungan sehingga dapat menurunkan emisi, serta efisiensi subsidi energi. Dukungan terhadap pengembangan ekosistem industri KBLBB juga dilakukan di banyak negara seperti di Amerika Serikat, Eropa, Tiongkok, dan beberapa negara tetangga kita seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah memperkenalkan serangkaian insentif yang diarahkan baik dari sisi supply maupun demand untuk menstimulus investasi dan penggunaan kendaraan listrik oleh masyarakat secara luas.

Untuk menjaga agar pelaksanaan transformasi berjalan efektif, maka reformasi birokrasi harus terus diperkuat, agar dapat mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas. Pelaksanaan reformasi birokrasiharus dijalankan secara konsisten dan berhasil guna. Perbaikan kesejahteraan, tunjangan dan remunerasi ASN dilakukan berdasarkan kinerja dan produktivitas. RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN Pusat dan Daerah serta TNI-Polri sebesar 8 persen dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12 persen yang diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional.

Industri pertahanan keamanan juga terus didorong agar maju dan mandiri dengan dukungan APBN, antara lain dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan Alutsista secara bertahap dengan didukung industri pertahanan dalam negeri untuk memenuhi kekuatan pokok minimum.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Pemerintah juga terus mendorong agar sinergi Pusat dan Daerah semakin baik. Untuk itu, kebijakan transfer ke daerah diarahkan semakin berkualitas dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat, melalui langkah-langkah sebagai berikut:

Satu, harmonisasi belanja pusat dan daerah, terutama dalam upaya mendukung program prioritas nasional, termasuk transformasi ekonomi. Dua, mempertajam pengelolaan dan penggunaan transfer ke daerah, terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah yang inklusif.

Tiga, meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui penguatan perpajakan daerah dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, serta mendorong pembiayaan daerah sebagai sumber pendanaan di APBD.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Untuk menjalankan agenda pembangunan tersebut, pendapatan negara pada tahun 2024 didorong lebih optimal dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan kelestarian lingkungan.

Optimalisasi penerimaan perpajakan ditempuh dengan pertama, menjaga efektivitas reformasi perpajakan untuk perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan dan penggalian potensi; kedua, implementasi sistem inti perpajakan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan; ketiga, implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan; keempat, pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing investasi nasional serta memacu transformasi ekonomi.

Upaya peningkatan PNBP terus dilakukan melalui perbaikan proses perencanaan dan pelaporan dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset dan sumber daya alam, serta mendorong inovasi layanan dengan tetap menjaga kualitas dan keterjangkauan layanan.

Dengan kebijakan fiskal yang ekspansif, Pemerintah menjaga pembiayaan tetap prudent,inovatif, dan berkelanjutan melalui: Pengembangan skema KPBU, termasuk penguatan peran BUMN, BLU, Lembaga Pengelola Investasi, dan Badan Penugasan Khusus; peningkatan efektivitas pembiayaan investasi, khususnya kepada BUMN dan BLU yang diarahkan untuk penyelesaian infrastruktur strategis pusat dan daerah, serta sinergi pembiayaan dan belanja; pembiayaan investasi untuk peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan ultramikro; pemanfaatan saldo anggaran lebih untuk menjaga stabilitas ekonomi dan antisipasi ketidakpastian; serta peningkatan pengelolaan manajemen kas yang integratif untuk menjaga bantalan fiskal yang andal dan efisien.

Hadirin yang saya hormati, serta saudara-saudara sebangsa dan se-Tanah Air,

Untuk mendukung transformasi ekonomi, dan agenda pembangunan serta melindungi masyarakat dari guncangan, postur APBN 2024 harus tetap sehat. Reformasi fiskal harus terus dilakukan secara komprehensif, baik optimalisasi pendapatan, melanjutkan penguatan belanja berkualitas, serta pembiayaan inovatif dan dikelola secara hati-hati.

Dengan mencermati tantangan dan agenda pembangunan serta upaya reformasi fiskal yang komprehensif, maka postur RAPBN 2024 sebagai berikut.

Pendapatan negara direncanakan sebesar Rp2.781,3 triliun, yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan Rp2.307,9 triliun dan PNBP sebesar Rp473,0 triliun, serta Hibah sebesar Rp0,4 triliun. Belanja negara dialokasikan sebesar Rp3.304,1 triliun yang terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.446,5triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp857,6 triliun. Keseimbangan primer negatif Rp25,5 triliun didorong bergerak menuju positif. Defisit anggaran sebesar 2,29 persen PDB atau sebesar Rp522,8 triliun.

Dengan pengelolaan fiskal yang kuat, disertai dengan efektivitas dalam mendorong transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat, maka tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 diharapkan dapat ditekan dalam kisaran 5,0 persen hingga 5,7 persen, angka kemiskinan dalam rentang 6,5 persen hingga 7,5 persen, rasio gini dalam kisaran 0,374 hingga 0,377 serta Indeks Pembangunan Manusia dalam rentang 73,99 hingga 74,02. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 105 sampai dengan 108 dan 107 sampai dengan 110.

Hadirin yang saya muliakan,

Demikian lah Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya. Besar harapan kami, pembahasan RAPBN tahun 2024 dapat dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan Indonesia Maju, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya bagi kita semua dalam melaksanakan tugas dan amanah seluruh rakyat Indonesia.

Dirgahayu Republik Indonesia!

Dirgahayu Negeri Pancasila!

Merdeka!

Terima kasih,

Wassalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh, Om Shanti Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya.

Jakarta, 16 Agustus 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Editor: Rizal Bomantama