OJK Jatuhkan Sanksi ke 12 Pinjol per November 2023, Ini Alasannya

JAKARTA, iNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi kepada 12 penyelenggara peer-to-peer lending (P2P) atau pinjaman online alias pinjol hingga November 2023. 

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan OJK, Agusman, mengatakan sanksi dijatuhkan kepada 12 pinjol karena melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

Baca Juga

DJP Sebut Lonjakan Restitusi 36,4 Persen Tekan Penerimaan Pajak Neto

Selain itu, OJK juga memberikan sanksi administratif kepada lima perusahaan pembiayaan, dan tujuh perusahaan modal ventura dengan alasan yang sama.

“Pengenaan sanksi administratif terdiri dari satu sanksi denda dan 42 sanksi peringatan atau teguran tertulis,” kata Agusman, dalam konferensi pers secara daring pada Senin (4/12/2023).

Baca Juga

Aturan Baru OJK, Biaya Layanan Kini Disatukan dengan Bunga Pinjol

Menurut dia, OJK terus mendorong perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura dan penyelenggara P2P lending untuk terus memperkuat penerapan governance, risk management dan compliance (GRC), sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan aman dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

Hingga November 2023, terdapat 7 perusahaan pembiayaan, 10 perusahaan modal ventura, dan 23 penyelenggara P2P lending yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum. 

Baca Juga

OJK Batasi Masyarakat Hanya Boleh Pinjam Uang di 3 Aplikasi Pinjol

Agusman menyampaikan, perusahaan yang bersangkutan telah menyampaikan rencana tindak atau action plan yang memuat langkah-langkah strategis dalam rangka pemenuhan ekuitas minimum.  

“OJK terus memonitor progress realisasi rencana tindak yang telah mendapatkan persetujuan, baik berupa langkah injeksi modal dari pemegang saham pengendali, maupun dari new strategic investor, termasuk opsi pengembalian izin usaha yang diambil perusahaan,” ujar Agusman.

Untuk penyelenggara P2P lending yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum, kata Agusman, OJK telah menerbitkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan terus mendorong penyelenggara mengambil langkah-langkah konkret untuk pemenuhan minimum Rp2,5 miliar sesegera mungkin.

Perihal kinerja, OJK mencatat outstanding pembiayaan pinjol mencapai Rp58,05 triliun per Oktober 2023. Angka ini tumbuh 17,66 persen secara tahunan. Adapun, tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 dalam kondisi terjaga di posisi 2,89 persen. 

Editor: Jeanny Aipassa