Perbankan Berisiko Beri Kredit ke Holding BUMN Tambang

JAKARTA, iNews.id - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov mengatakan Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah dari sektor konstruksi dan pertambangan terlalu tinggi yakni sebesar 4,5 persen dan 8,5 persen.

Hal ini menimbulkan risiko yang besar untuk perbankan jika diharuskan pemerintah untuk mendukung Holding BUMN Tambang.

Baca Juga

PDB China Diprediksi Capai Rp400 Ribu Triliun pada 2030

"Itu akan sulit karena NPL-nya tinggi tidak mungkin perbankan memberikan lagi di tengah risiko yang besar tadi. Otomatis pemerintah akan memaksa BUMN kan untuk men-support holding tambang ya, itu harus diwaspadai juga dari risiko ini," katanya saat konferensi pers Indonesia Risk Management Outlook 2018 di Hotel Fairmont, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Untuk itu, ia menilai perbankan harus hati-hati dalam menyalurkan kredit di 2018 mendatang. Sebab, hal itu bisa saja membuat kinerja keuangan perbankan menjadi terhambat di tengah upayanya menjaga stabilitas arus kas.

"Ini masalahnya akan berbenturan dengan risiko yang akan dialami oleh perbankan," katanya.

Seperti yang diketahui, Holding BUMN Tambang resmi terbentuk pada akhir November kemarin. PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) Tbk menjadi induk dari PT Bukit Asam (Persero), PT Timah (Persero) Tbk, dan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam).

Rencananya Holding BUMN tersebut akan membangun pabrik pemurnian (smelter) yang tentunya membutuhkan dana yang besar. Dengan demikian, terbentuknya holding tersebut memberi kekhawatiran bagi sektor perbankan.

Sebab, secara tidak langsung, perbankan pelat merah akan dipaksa untuk menyalurkan kredit kepada perusahaan Holding BUMN tambang guna memberikan dana segar dalam membangun smelther.

Editor: Ranto Rajagukguk