Perubahan Iklim Timbulkan Bencana Alam, Sri Mulyani: Bisa Berujung Bencana Keuangan

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengatakan perubahan iklim yang menimbulkan bencana alam harus diantisipasi baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Jika tidak, bencana alam bisa berujung bencana keuangan bagi masyarakat dan negara.

Dia mengungkapkan, bencana alam akan menyebabkan banyak dampak, salah satunya adalah aset-aset yang dimiliki oleh masyarakat, seperti rumah, dan kendaraan. 

Baca Juga

BI Perkuat Pengaturan Derivatif Pasar Uang dan Valuta Asing

Selain itu, bencana alam juga berdampak pada aset negara, seperti jalan raya, jembatan, dan infrastruktur lainnya yang rusak. Tak hanya itu, gedung-gedung pemerintah pun bisa  mengalami kerusakan saat bencana alam skala besar.

"Setiap kali bencana alam, dampaknya bisa menjadi bencana kemanusiaan, menjadi bencana dari sisi fasilitas-fasilitas dan infrastruktur, dan domino effect-nya adalah menjadi bencana keuangan," ungkap Sri dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2023 di Jakarta, Kamis (2/3/2023).

Baca Juga

Pandemi dan Perang Tak Lagi Menakutkan, Jokowi: Lebih Mengerikan Perubahan Iklim

Menurut dia, bencana keuangan itu bisa melanda pribadi atau masyarakat yang kehilangan aset, bisa juga membebani keuangan daerah, bahkan meluas dampaknya ke keuangan negara. 

"Karena Indonesia adalah negara yang frekuensi bencana alamnya besar secara geografis, maka sudah seharusnya kita mampu mendesain pendanaan atau pembiayaan dari sisi APBN dan APBD," ujar Sri Mulyani. 

Terkait dengan itu, pemerintah daerah diminta untuk menyiapkan Dana Alokasi Khusus (DAK) guna mengantisipasi bencana. Bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah, dan tidak memiliki kemampuan untuk mengalokasikan DAK, diusulkan untuk menggunakan mekanisme pooling fund atau mengumpulkan pendanaan. 
"Kalau kita lihat dari sisi Indonesia, kita terus memperkuat peranan dari APBN untuk bisa mendanai suatu kejadian yang sering tidak bisa kita duga. Oleh karena itu, agar pemerintah pusat dan daerah bisa melaksanakan tanggung jawabnya di dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, kita mulai memikirkan desain-desain pembiayaannya," ungkap Sri Mulyani.

Dia menambahkan, pemerintah perlu menyiapkan strategi, kebijakan, mitigasi, pembiayaan risiko bencana ini diperlukan, jadi bagaimana bencana ini bisa dimitigasi dari sisi desain pembiayaannya atau dari sisi pendanaannya.

Editor: Jeanny Aipassa