Platform SDG Indonesia One Diluncurkan, Dana Terkumpul Capai Rp34,5 T

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah resmi meluncurkan platform SDG Indonesia One sebagai skema pembiayaan alternatif baru untuk membiayai pembangunan yang berkelanjutan.

Pendanaan dalam platform ini terbuka untuk privat, filantropis, lembaga donor, lembaga keuangan multilateral dan bilateral, perbankan, asuransi, dan investor. Hingga saat ini, dana yang terkumpul telah mencapai 2,3 miliar dolar AS atau setara Rp34,5 triliun.

RI Bidik Kerja Sama Sektor Maritim dengan Rusia, Ini Potensinya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap dukungan pendanaan lewat platform SDG Indonesia One terus bertambah. Platform tersebut akan disosialisasikan dalam pertemuan tahunan IMF-WB 2018 di Bali.

"Pemerintah terus berusaha mencari cara dalam mengurangi kesenjangan kebutuhan pendanaan untuk pembangunan yang berorientasi terhadap SDGs. Oleh karena itu. pemerintah membentuk platform kerja sama dalam pendanaan yang terintegrasi untuk mendukung pencapaian SDGs di Indonesia," katanya di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (6/10/2018).

Pemerintah menunjuk PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), badan layanan umum di bawah Kemenkeu, untuk mengelola dana tersebut. Dalam platform itu, ada sejumlah jenis proyek yang bisa dibiayai yaitu fasilitas pengembangan proyek (development facility), fasilitas mitigasi risiko (de-risking facility). fasilitas pembiayaan (financing facility) dan fasilitas investasi (equity fund).

Menkeu mengatakan, siapapun yang terlibat dalam platform SDG Indonesia One akan mendapatkan berbagai manfaat dari pemerintah. Beberapa di antaranya akses yang lebih mudah dalam meraih peluang pasar di Indonesia, percepatan pelaksanaan kemitraan strategis bersama SMI, dan lain-lain.

Direktur Utama SMI Emma Sri Martini mengatakan, SDG Indonesia One akan mentransformasikan kebutuhan menjadi kesempatan bagi banyak pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam berbagai proyek infrastruktur di Indonesia dengan mengkombinasikan berbagai instrumen yang tepat.

"Kami percaya bahwa hal ini akan menghasilkan eksekusi penyediaan infrastruktur yang semakin baik. sehingga dapat mendorong pembangunan yang inklusif serta meningkatkan kualitas sosial-ekonomi-lingkungan dengan mengedepankan tata kelola yang baik," ujarnya.

Editor: Rahmat Fiansyah