Silpa Maret 2018 Rp64 Triliun, Indef Harap Ada Punishment ke Pemda

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) pemerintah akhir Maret 2018 mencapai Rp64 triliun. Meski lebih rendah dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp85,7 triliun, namun seharusnya jumlah Silpa nol.

Pengamat Ekonomi Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, penurunan ini mengindikasikan bahwa pemerintah ingin penyerapan anggaran semakin baik tahun ini. "Meskipun angka Rp64 triliun masih tergolong tinggi," ujarnya kepada iNews.id, Selasa (17/4/2018).

IHK China Naik 0,2 Persen pada Oktober 2025, Deflasi Harga Produsen Mereda

Oleh karena itu, seharusnya penurunan Silpa ini harus terus didorong agar tidak ada anggaran yang tidak terpakai terutama anggaran yang berasal dari utang. Jumlah Silpa tersebut setara dengan 15,8 persen dari target pembiayaan utang pemerintah selama 2018 sebesar Rp403 triliun.

Dengan presentase sebesar itu tentu membuat usaha pemerintah yang menambah utang untuk memenuhi anggaran menjadi sia-sia. Sebab, Silpa merupakan selisih antara surplus atau defisit anggaran dengan pembiayaan netto sehingga normalnya penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi.

"Pemerintah sudah capek-capek menambah utang dan bayar bunganya tapi masih banyak uang sisa," tuturnya.

Maka dari itu, kunci perbaikan Silpa menurutnya ada di level pemerintah daerah (Pemda). Pemerintah sebisa mungkin dapat menerapkan sistem reward and punishment dalam pembelanjaan anggaran daerah di tiap Pemda, supaya tidak menyisakan anggaran yang sudah diberikan.

"Penerapan reward and punishment harus benar benar berjalan. Bagi daerah yang lambat menyerap anggaran khususnya pos belanja modal harus diberi sanksi sesuai peraturan," kata dia.

Namun demikian, Kemenkeu berhasil mencatat defisit anggaran hingga akhir Maret 2018 sebesar 0,58 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini mengalami penurunan dari Maret 2017 yang sebesar 0,76 persen dari PDB.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tahun sebelumnya selama tiga bulan pertama defisit tercatat sebesar 1,13 persen. Dengan demikian, hal tersebut menunjukkan APBN yang semakin sehat.

Di samping itu, realisasi defisit anggaran yang turun ini menunjukkan pemerintah akan terus mengupayakan APBN 2018 untuk terus dalam kondisi sehat dan fit. Oleh karena itu, pemerintah terus mengantisipasi kondisi ekonomi baik dalam lingkup regional maupun global.

Editor: Ranto Rajagukguk