Terima Hasil Audit BPJS Kesehatan, Menkeu: Kita Masih Teliti

JAKARTA, iNews.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerima hasil audit keuangan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Adapun audit tersebut meliputi total tagihan pembayaran yang dilakukan BPJS Kesehatan pada periode Januari-Juli 2018 dan potensi arus tagihan pada Agustus-Desember 2018.

Merujuk dari Rencana Kinerja dan Anggaran Tahunan, pendapatan BPJS Kesehatan ditargetkan bisa mencapai Rp79,77 triliun dan pembiayaan sebesar Rp87,80 triliun. Itu artinya ada defisit sekitar Rp8,03 triliun.

Kepala Bapanas Klaim Harga Beras Sudah Turun dan Stabil Sejak Awal November 2025

"Kita sudah mendapatkan (hasil audit keuangan BPJS Kesehatan) dari BPKP dan kita masih akan teliti lagi. Ada beberapa pos yang ternyata mengalami penurunan terutama terhadap tagihan dari berbagai pusat kesehatan. Nanti kita lihat, tapi cukup signifikan," ucapnya saat ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (27/8/0218).

Defisit keuangan yang dialami BPJS Kesehatan rencananya ditutupi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Padahal sebelumnya, pemerintah berencana untuk menambal defisit BPJS Kesehatan melalui pos Dana Alokasi Umum (DAU) dan Cukai Hasil Tembakau (CHT).

Dengan konsekuensi tersebut, BPJS Kesehatan diharapkan dapat mengendalikan pembiayaan, membenahi manajemen tagihan, serta bersinergi dengan Kementerian Kesehatan untuk menetapkan sejumlah strategi dan kebijakan.

"Jadi bauran itu masing-masing akan kita lakukan untuk bisa menjaga agar BPJS Kesehatan bisa sustainable (berkelanjutan)," ujarnya.

BPJS Kesehatan berencana memangkas biaya persalinan yang harus ditanggung oleh peserta BPJS karena defisit keuangan yang terjadi. Ketua Dewan Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Pascasarjana se-Indonesia (HMPI) Dyah Arum Sari mengatakan, BPJS sebagai kolaborator tenaga kesehatan yang juga bagian dari masyarakat memiliki tugas melindungi dan mempertahankan kehidupan.

”BPJS seharusnya berperan menjadi mitra yang mampu memberikan pelayanan optimal terhadap peserta, termasuk ibu bersalin dan bayinya, bukan malah main pangkas saat melihat grafik persalinan yang tinggi,” kata Dyah di Jakarta, Jumat (27/7/2018).

Untuk diketahui, setelah menjalankan kebijakan cost sharing untuk sejumlah penyakit kronis, BPJS Kesehatan dikabarkan sedang berupaya memangkas biaya yang harus ditanggung untuk persalinan. Rencana ini sebagai bentuk penghematan atas terjadinya defisit neraca keuangan.

Editor: Ranto Rajagukguk