Terus Bekerja Keras Selama Pandemi, Menkeu: APBN Punya Daya Batas

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengatakan APBN mempunyai daya batas karena terus bekerja keras mengatasi berbagai dampak selama pandemi Covid-19.

Menurut dia, selama pandemi Covid-19 di Indonesia yang berlangsung dari Maret 2020, APBN sebagai instrumen fiskal bekerja terus menerus melakukan counter cyclical di tengah penurunan penerimaan pajak dan peningkatan belanja pemerintah untuk menangani kesehatan dan memulihkan perekonomian.

Bukan Krisis, Gelombang Efisiensi Perusahaan Digital Dinilai Jadi Arah Baru Pematangan Pasar

Sri Mulyani mengungkapkan, haln itu membuat APBN membutuhkan tambahan tenaga agar tetap dalam kondisi sehat. “APBN punya daya batas, ada sustainabilitas,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (8/7/2021).

Terkait dengan itu, lanjutnya, reformasi perpajakan menjadi upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyehatkan kembali APBN yang tertekan akibat pandemi Covid-19.

Menkeu menjelaskan, reformasi perpajakan dilakukan untuk menghadapi transformasi digital. Sisi positif dengan adanya teknologi digital, yaitu banyak kegiatan masyarakat dan ekonomi beralih dari manual ke digital.

“Dengan teknologi digital, maka transaksi atau hubungan, baik dalam perekonomian bahkan juga dalam sosial semuanya bisa terekam, apa yang disebut footprint dan itu merupakan satu plus poin untuk Direktorat Jenderal Pajak,” ungkap Sri Mulyani.

Dia mengatakan, Indonesia merupakan negara yang memiliki hubungan ekonomi global. Semua negara melindungi hak perpajakannya karena transaksi ekonomi saat ini borderless dengan adanya teknologi digital.

“Saat ini seluruh dunia juga melakukan reformasi perpajakan dan mereka melihat masing-masing jurisdikasi bahwa tidak mungkin dilakukan rezim pajak global tanpa koordinasi, kolaborasi dan kerja sama,” kata Menkeu.

Dia memaparkan, Direktorat Jenderal Pajak akan menggunakan momentum global ini sekaligus mengakselerasi reformasi perpajakan. Sehingga komitmen pajak merupakan pondasi bernegara terwujud.

“Pajak adalah tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Dalam era digital ini, teknologi digital membantu kita untuk membangun dan mewujudkan sebuah tulang punggung dan tanggung jawab negara yang bisa dipercaya publik,” ungkat Sri Mulyani.

Editor: Jeanny Aipassa