13.885 Anak Buah Sri Mulyani Belum Lapor Kekayaan 2022 di LHKPN

JAKARTA, iNews.id - Sebanyak 13.885 pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum menyampaikan harta kekayaan mereka tahun lalu melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Berdasarkan data e-Announcement LHKPN Kementerian Keuangan pada Kamis (23/2/2023), dari 32.191 pegawai yang wajib lapor harta kekayaan, total penyelenggara yang telah menyampaikan LHKPN sebanyak 18.306 atau sekitar 56,87 persen. Sementara 13.885 wajib lapor (WP) atau sekitar 43,13 persen belum melapor LHKPN. 

Baca Juga

Kisah Tukang Kopi Keliling, Kini Punya Rumah Berkat Program Prabowo

Dalam keterangan melalui akunnya di Twitter, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu) menyampaikan batas waktu pelaporan LHKPN adalah 31 Maret 2023. 

“Namun untuk meningkatkan ketertiban kepatuhan pegawai, Kemenkeu mengimbau pegawai untuk melaporkan lebih awal sebelum tanggal 28 Februari 2023,” ujar Itjen Kemenkeu melalui akun Twitter @ItjenKemenkeu, dikutip Kamis (23/2/2023) 

Baca Juga

Ditjen Pajak Terima 4,29 Juta SPT Tahunan 2022 per 21 Februari 2023

Adapun data LHKPN penyelenggara di lingkungan Kemenkeu sebelumnya diungkap oleh pengiat antikorupsi Emerson Yunto. Di Twitter, dia membagikan data kepatuhan laporan harta kekayaan instansi yang dipimpin Sri Mulyani per 22 Februari 2023. 

“Dalam Web http://elhkpn.kpk.go.id tertulis dari 32.192 penyelenggara negara di @KemenkeuRI yang wajib lapor, baru 16.157 (52 persen) yang telah lapor, dan masih 16.035 (48 persen) yang belum lapor,” cuit akun @emerson_yuntho.

Baca Juga

Sri Mulyani Kecam Ulah Anak Pejabat Ditjen Pajak yang Aniaya Pemuda, Dukung Proses Hukum

Data tersebut pun mengalami perubahan, di mana angka penyelenggara yang belum menyampaikan LHKPN telah mengalami penurunan, dari 16.035 menjadi 13.885. 

Itjen Kemenkeu pun menyatakan terus bekerja sama dengan Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Kemenkeu dan Unit Kepatuhan Internal Eselon I untuk melakukan edukasi dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan ketertiban pelaporan harta kekayaan di lingkungan Kemenkeu.

Editor: Jujuk Ernawati