2 Juta Data Covid-19 Belum Dilaporkan, Kemenko Marves: Itu Kasus Negatif

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mencatat data kasus Covid-19 antara pusat dan daerah belum sepenuhnya terintegrasi. Dengan begitu, hampir 2 juta data Covid-19 yang belum dilaporkan. 

Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi menjelaskan, 2 juta data tersebut bukan data kasus positif Covid-19 yang ditutupi. Namun justru kasus negatif yang belum terlaporkan. 

Baca Juga

OJK Hentikan 1.556 Pinjol Ilegal hingga Oktober 2025

Sebabnya, banyak laboratorium yang cenderung lebih dahulu melaporkan kasus positif agar segera mendapat penanganan, sehingga data kasus negatif ditunda untuk dilaporkan. “Sebenarnya bukan 2 juta kasus positif yang belum masuk. Tetapi, ada banyak hasil tes negatif yang tertunda untuk dilaporkan oleh laboratorium. Karena jumlah tes yang besar dan tenaga entry terbatas, laboratorium cenderung lebih dahulu melaporkan hasil positif agar bisa segera ditindaklanjuti,” ujar Jordi dalam keterangan pers, Sabtu (6/2/2021).

Menurut Jodi, beberapa pihak mungkin salah menangkap maksud dari apa yang disampaikan Menko Luhut Binsar Pandjaita dalam pertemuan dengan epidemiolog. Yang dimaksud Menko Luhut akan berpengaruh pada positivity rate adalah 2 juta data tersebut justru akan membuat angka positivity rate menurun, bukan meningkat.

Baca Juga

Menko Luhut: Kita Terlambat Buat SWF, Negara Lain Puluhan Tahun Lalu

“Jadi ketika data tersebut nanti sudah terintegrasi dan dimasukkan, angka positivity rate juga akan turun karena memang banyak data kasus negatif yang tertunda untuk dilaporkan sebelumnya. Jadi artinya bukan ada kasus positif yang ditutupi dan yang ditakutkan terjadi lonjakan rasa-rasanya tidak akan terjadi,” ujar Jodi.

Integrasi data masih menjadi masalah dalam penanganan Covid-19. Sejak awal pemerintah fokus pada integrasi sistem manajemen sehingga data yang disampaikan bisa divalidasi. 

Dengan momentum pandemi Covid-19 ini, pemerintah juga terus mendorong perwujudan big data kesehatan yang menampung dan mengintegrasikan berbagai sumber data kesehatan, seperti rekam medis elektronik, BPJS Kesehatan, vaksin, dan lain sebagainya.

“Memang ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Tapi Menko Luhut melihat pandemi ini sebagai momentum yang tepat bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem database kita, bukan hanya di bidang kesehatan, tapi lainnya juga. Supaya ke depan kita bisa punya sistem manajemen data yang baik,” kata dia. 

Editor: Ranto Rajagukguk