4 Cara Jitu Kementan Lawan Ancaman Gagal Panen Akibat Kekeringan

JAKARTA, iNews.id - Gagal panen akibat kekeringan sudah mengancam sejumlah daerah di Indonesia. Data Kementerian Pertanian terdapat sekitar 100 kabupaten/kota yang terdampak kekeringan pada musim kemarau (MK) 2T019 dengan total luas areal 102.654 ha dan puso 9.940 ha.

Menurut Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy, sebagian besar wilayah di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sudah tidak mengalami hujan lebih dari 30 hari. Bahkan dikhawatirkan kekeringan masih akan terus berlanjut pada beberapa bulan ke depan.

Kurangi Banjir di Jabodetabek, Pembangunan Bendungan Cibeet dan Cijurey Dikebut

Karena itu pengamanan standing crop harus dilakukan bersama-sama dengan pihak terkait. Antara lain aparat keamanan (TNI dan Polri), dinas pertanian, dinas pengairan dan petani/kelompok tani.

“Kami telah meminta setiap kabupaten/kota mengoptimalkan sarana dan prasarana yang telah diberikan untuk memitigasi dampak kekeringan tahun 2019. Sedangkan daerah yang masih memiliki potensi tanam padi diharapkan segera melakukan percepatan tanam dan didaftarkan pada AUTP,” tuturnya

Sarwo mengatakan, pemerintah telah menyiapkan upaya mitigasi kekeringan. Pertama, pemanfaatan sumber air. Saat ini terdapat 11.654 unit embung pertanian dan 4.042 unit irigasi perpompaan yang dibangun pada periode 2015-2018.

Kedua, alsintan mendukung mitigasi kekeringan. Saat ini pemerintah sudah mendistribusikan ribuan unit alat pompa yang mampu menghasilkan air pada kedalaman 20-25 meter. Alat itu juga mampu menampung air sebanyak 1.500 meter kubik dan bisa mengairi 50-70 ha lahan kering.

Ketiga upaya mitigasi lainnya adalah koordinasi dan pengawalan air. Untuk itu Sarwo meminta untuk memonitor ketersediaan air di waduk dan bendungan. Selain itu, utamakan jadwal irigasi pada wilayah yang standing cropnya terdampak kekeringan, terapkan dan kawal gilir-giring air pada daerah irigasi yang airnya terbatas, serta lakukan penertiban pompa-pompa air ilegal di sepanjang saluran irigasi utama.

Keempat ungkap Sarwo, pemerintah juga telah memberikan perlindungan kepada petani dengan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Dalam program AUTP, petani biaya premi sebesar Rp180.000/ha/musim tanam. Namun 80 persen atau Rp144.000 premi AUTP tersebut ditanggung atau disubsidi pemerintah. Sedangkan sebesar 20 persen atau Rp36.000/ha//musim tanam, premi ditanggung petani. Segera lakukan pengajuan ganti rugi bagi petani yang lahan sawahnya terkena puso dan terdaftar AUTP,” ujarnya.

Editor: Ranto Rajagukguk