4 Tahun Jokowi-JK, Sektor Koperasi dan UKM Sukses Tingkatkan Wirausaha

JAKARTA, iNews.id - Empat tahun kinerja pemerintah di sektor koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mencatatkan sejumlah pencapaian. Salah satunya adalah peningkatan daya saing UMKM melalui kewirausahaan.

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) dalam empat tahun terakhir menjadikan kewirausahaan sebagai agenda prioritas untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara lain. Sebab, sektor ini sangat penting untuk meningkatkan perekonomian rakyat serta membuka lapangan kerja baru.

BI Catat Indeks Keyakinan Konsumen Meningkat di Oktober 2025

Sejumlah program yang dijalankan Kemenkop UKM telah berdampak terhadap meningkatnya rasio kewirausahaan. Tahun 2014, rasio kewirausahaan masih 1,4 persen, kemudian di 2016 naik menjadi 3,1 persen dan tahun ini diharapkan angka tersebut meningkat lebih dari 5 persen.

"Adanya sinergi dengan seluruh stakeholder dari kementerian, gubernur, bupati dan wali kota, hingga swasta, saya yakin akhir 2018 ini rasio kewirausahaan akan berada di atas 5 persen," kata Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga pada acara paparan 4 Tahun Kerja Pemerintahan Jokowi-JK dengan tema Kebudayaan dan Prestasi Bangsa, Rabu (24/10/2018).

Puspayoga yakin tingkat rasio kewirausahaan Indonesia tahun ini akan setara dan selevel dengan negara-negara tetangga seperti Singapura (7 persen), Malaysia (5 persen), dan Thailand (4 persen). Selama ini, pihaknya telah membuat banyak program untuk terus meningkatkan rasio wirausaha Indonesia.

Sejumlah program telah dilaksanakan seperti Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) dan Gerakan Mahasiswa Pengusaha (GMP). Lewat GMP, telah terjalin kerja sama dengan 59 Perguruan Tinggi seluruh Indonesia.

Dua program tersebut sukses memberi pelatihan bagi 117.864 mahasiswa, sarjana, dan generasi muda serta kelompok masyarakat strategis lainnya. Tak hanya itu, Kemenkop UKM telah memfasilitasi modal bagi 9.687 wirausaha pemula.

Peningkatan rasio wirausaha juga dilakukan dengan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM. Diharapkan, usaha masyarakat dapat terbantu melalui pemberian kredit secara berkeadilan.

Dari target penyaluran KUR sebesar Rp123,6 triliun tahun 2018, per September 2018, sudah tersalurkan sebesar dana sebesar Rp100,1 triliun kepada 3.797.547 orang. Koperasi sebagai penyalur KUR juga akan ditingkatkan jumlahnya, setelah Kospin Jasa (Pekalongan) dan Kopdit Obor Mas (NTT).

"Ada satu lagi KSP asal Badung, Bali, yang juga telah siap menjadi penyalur KUR bagi ratusan ribu anggotanya yang banyak bergerak di sektor usaha pariwisata," ujarnya.

Selain KUR, Puspayoga mengatakan, pihaknya berhasil mengakomodasi keluhan pelaku KUMKM di seluruh Indonesia, dengan penurunan tarif PPh Final dari 1 persen menjadi 0,5 persen bagi pelaku koperasi dan UMKM yang memiliki omzet bruto maksimal sebesar Rp4,8 miliar per tahun.

Editor: Ranto Rajagukguk