Ada Omnibus Law, KSPI: Nasib Buruh Tak Akan Sejahtera

JAKARTA, iNews.id - Sistem pembayaran upah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja dinilai membahayakan bagi buruh di Indonesia. Pasalnya, sistem ang yang berada di RUU tersebut membuat upah buruh turun.

Deputi Presiden Konfederasi Serikat Pekerjaan Indonesia (KSP) Muhammad Rusdi mengatakan, detail yang membuat upah turun terdapat dalam RUU Cipta Kerja, pasal 88 C. Upah akan disesuaikan berdasarkan ekonomi daerah.

Baca Juga

PDB China Diprediksi Capai Rp400 Ribu Triliun pada 2030

Sebelumnya, perkembangan upah buruh didasari pada inflasi dan perkembangan ekonomi nasional. "Kemungkinan pertumbuhan ekonomi itu berbeda setiap daerah, bahkan bisa minus, apakah nanti akan minus?," ujar Rusdi di Jakarta, Minggu (16/2/2020).

Rusdi menambahkan, setiap daerah tidak selalu memiliki pertumbuhan yang baik. Bahkan, di beberapa daerah terkadang mengalami penurunan ekonomi. Oleh karena itu, dengan mengacu pada situasi ekonomi daerah kesejahteraan buruh di beberapa daerah juga ikut terancam.

Baca Juga

Soal Omnibus Law, KSPI Beri 3 Alasan Tak Ikut dalam Tim Pembahasan

"Ini nasib buruh tidak akan sejahtera, karena buruh bergantung kepada upah," ucapnya.

Dia menyebut, RUU Cipta Kerja juga masih belum memerhatikan buruh di sektor padat karya. Contohnya saja dalam Pasal 88E yang masih mempunyai upah minimum tersendiri yang justru sama sekali tidak berpihak kepada buruh di Indonesia.

Menurut Rusdi, upah minimum buruh di sektor padat karya saat ini masih lebih rendah dibanding buruh biasa. Dalam RUU Cipta Kerja juga masih belum tegas kepada perusahaan sektor padat karya yang sering berpindah-pindah tempat.

"Kita tahu yang masuk ke Indonesia itu perusahaan yang mayoritas perusahaan tangan ketiga yang hanya mencari upah dan lahan murah," kata dia.

Editor: Ranto Rajagukguk