Ahok Ditugaskan Erick Thohir Pangkas Impor Migas

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunjuk Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Ahok akan diberikan tugas khusus dalam mengelola perusahaan minyak dan gas (migas) tersebut.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, Ahok akan menuntaskan target-target Pertamina yang belum tercapai. Salah satunya mengurangi impor minyak dan gas bumi (migas) sesuai dengan target pemerintah.

Jabar Rumuskan Strategi Capai Ekonomi 8 Persen dan PDRB Naik Jadi Rp4.000 Triliun

"Kalau pak Basuki di Pertamina apalagi didampingi Pak Wamen (Budi Gunadi Sadikin) juga, saya rasa bagian terpenting bagaimana target-target Pertamina mengurangi impor migas harus tercapai," ujarnya di Istana, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Menurut dia, Pertamina membutuhkan sosok seperti Ahok yang memiliki karakter pendobrak untuk mencapai targetnya. Meskipun bukan sebagai Direksi yang bekerja setiap saat, tapi Ahok sebagai Komut bisa menjaga agar Direksi Pertamina bisa mencapai target tersebut.

"Kemarin saya bilang pendobrak, bukan berarti orangnya pemarah. Saya rasa Pak Basuki berbeda. Jadi kita perlu figur yang pendobrak supaya bisa mencapai target," ucapnya.

Selain Ahok dan Budi Gunadi Sadikin yang menempati posisi Komisaris, pihaknya juga mengubah susunan Direksi Pertamina. Erick mengganti Direktur Keuangan dari Pahala Mansury menjadi Emma Sri Martini yang kini menjadi Dirut PT Telekomunikasi Selular (Persero) atau Telkomsel.

"Karena memang kan Pak Pahala ada tugas baru juga sebagai Dirut BTN dan Komisaris Utamanya Chandra Hamzah," kata dia.

Saat ini Mantan Gubernur DKI Jakarta ini telah melalui proses Tim Penilai Akhir (TPA) sehingga bisa langsung diproses oleh para pemegang saham untuk disahkan. Dia memperkirakan pengesahan ini akan dilakukan segera mengingat Pertamina bukan perusahaan terbuka.

Dia melanjutkan, dengan terpilihnya Ahok menjadi Komut Pertamina maka Ahok setuju meninggalkan partai politiknya yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ahok resmi menjadi kader PDIP sejak Januari 2019.

"Iya dong, semua nama yg diajak bicara pasti sudah kita kasih tahu dari awal soal ini. Karena tentu independensi dari BUMN sangat dipentingkan ya. Insya Allah saya rasa orang-orang yang punya iktikad baik pasti tahulah risiko bagaimana mengabdi untuk negara," tutur dia.

Editor: Ranto Rajagukguk