Airlangga Ungkap Aturan DHE Tak Cuma Diterapkan RI: Ada Malaysia hingga Turki

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa terkait aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) tak cuma diterapkan di Indonesia. Sebab, sudah ada beberapa negara yang menerapkannya.

Ia pun mencontohkan Malaysia yang mewajibkan 25 persen dari DHE dan dalam valas 75 persen. Sisanya, harus dikonversikan ke Ringgit.

Baca Juga

Indonesia-EAEU FTA Berpotensi Mundur Pasca Kazakhstan Bubarkan Parlemen 

"Itu mereka tahan tidak tiga bulan, lebih dari itu," ucap dia dalam Konferensi Pers DHE di Jakarta, Jumat (28/7/2023). 

Kemudian, contoh selanjutnya adalah Thailand yang menetapkan eksportir di atas 200.000 dolar AS per B/L. Indonesia di sisi lain menetapkan batasannya 250.000 dolar AS per L/C. 

Baca Juga

Luhut Sebut Aturan Baru DHE Bisa Tambah Cadangan Devisa RI hingga 300 Miliar Dolar AS

"Filipina, repatriasi hasil ekspor dan mengkonversikan 25 persen hasilnya ke dalam Peso. Vietnam, harus mentransfer pendapatan ekspor ke rekening mata uang asing yang dibuka di lembaga kredit berlisensi di Vietnam sesuai dengan kontrak dan tanggal dokumen, jadi itu merupakan kewajiban 100 persen di dalam negerinya," tutur dia.

Baca Juga

Budhe Parno Pemilik Mi Ayam Malaka Dukung Partai Perindo Galakkan UMKM

Di sisi lain, India menetapkan jangka waktu realisasi dan repatriasi hasil ekspor 9 bulan sejak tanggal ekspor dan Turki repatriasi hasil ekspor serta konversinya 80 persen ke dalam Lira.

"Jadi ini berbagai negara sudah melakukan kebijakan DHE," ucap Airlangga.

Sebagai informasi, pemerintah telah menetapkan aturan DHE melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). 

Adanya PP 36/2023 ini diharapkan bisa mendorong agar sumber pembiayaan dan pembangunan ekonomi bisa ada di dalam negeri, meningkatkan investasi, dan juga meningkatkan kualitas SDA, serta untuk menjaga stabilitas makro dan pasar keuangan domestik.

Editor: Puti Aini Yasmin