Anggaran Makan Bergizi Gratis Capai Rp71 Triliun di RAPBN 2025, Banggar DPR: Tak Ganggu Fiskal

JAKARTA, iNews.id - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah menyebut besaran anggaran untuk program unggulan Presiden terpilih Prabowo Subianto, makan bergizi gratis yang mencapai Rp71 triliun pada RAPBN 2025 masih masuk akal. Dia menyebut, besaran tersebut tidak akan mengganggu fiskal.

"Menurut saya (anggaran Rp71 triliun untuk makan bergizi gratis) masih make sense dan tidak mengganggu fiskal kita,” ucap Said dalam keterangannya dikutip, Rabu (26/6/2024).

Baca Juga

Indonesia Berpeluang Besar Jadi Produsen Utama Alat Olahraga Global

Said menambahkan, angka pembiayaan tersebut merupakan angka yang sejak awal diharapkan oleh Banggar ketika mencermati apa yang disampaikan Menko Perekonomian, Menteri Keuangan dan gugus tugas transisi dari presiden terpilih.

Pasalnya, sempat terhembus berbagai spekulasi terkait besarnya anggaran bagi program makan bergizi gratis hingga menembus Rp430 triliun di tahun 2025 mendatang. 

Baca Juga

Prabowo Ubah Istilah Program Makan Siang Gratis Jadi Makan Bergizi Gratis

Politikus PDI Perjuangan ini meyakini Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih tentu sudah melakukan perhitungan yang teliti terkait dengan situasi fiskal Indonesia dalam merealisasikan program-programnya. Penyusunan APBN 2025 juga akan dilakukan dengan mempertimbangkan keleluasaan penggunaan anggaran oleh pemerintahan baru. 

"Dalam pembahasan kemarin di Panja RKP dan sebelumnya di Panja Asumsi Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal memang ada keleluasaan bagi pemerintah yang akan datang untuk mempergunakan anggaran sesuai visi misi yang menjadi komitmen bapak presiden terpilih,” katanya.

Said menyampaikan, kejelasan anggaran makan bergizi gratis senilai Rp71 triliun tersebut akan masuk dalam komponen belanja pusat dan termuat dalam nota keuangan APBN 2025 yang akan disampaikan Presiden pada tanggal 16 Agustus mendatang.

“Persoalannya tinggal kementerian mana (yang akan menjelaskan)? Apakah Kemensos? Apakah itu Kementerian Pendidikan? Apakah itu Kementerian Kesehatan? Itu kewenangan pemerintah,” tuturnya.

Editor: Aditya Pratama