Angka Kematian Covid-19 Dihapus dari Asesmen PPKM, Ternyata Ini Alasannya

JAKARTA, iNews.id - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Jodi Mahardi, menjelaskan perihal tak dimasukkannya angka kematian Covid-19 dalam asesmen level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). 

Menurut dia, hal itu disebabkan Kementerian Kesehatan merilis angka kematian Covid-19 yang cenderung tinggi karena diakumulasi dengan data beberapa minggu sebelumnya. Akibatnya, angka kematian Covid-19 menjadi tidak valid karena menunjukkan angka yang berbeda dari tanggal perilisannya. 

Baca Juga

IMIP Kuatkan Konektivitas Ekosistem Industri Hijau Demi Jaga Biodiversitas

"Bukan dihapus, hanya tidak dipakai sementara waktu karena ditemukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian Covid-19 selama beberapa minggu ke belakang, sehingga menimbulkan distorsi atau bias dalam penilaian," ujar Jodi Mahardi, di Jakarta, Rabu (11/8/2021). 

Dia menjelaskan, pemerintah telah menemukan banyak angka kematian Covid-19 yang ditumpuk-tumpuk, atau dicicil pelaporannya, sehingga dilaporkan terlambat. 

"Jadi terjadi distorsi atau bias pada analisis, sehingga sulit menilai perkembangan situasi satu daerah," tutur Jodi Mahardi. 

Data yang bias ini menurutnya menyebabkan penilaian yang kurang akurat terhadap level PPKM di suatu daerah. 

Namun demikian, Jodi menambahkan bahwa data yang kurang update tersebut juga terjadi karena banyak kasus aktif yang tidak terupdate >21 hari. 

"Banyak kasus sembuh dan angka kematian akhirnya yang belum terupdate," ungkap Jodi Mahardi. 

Untuk mengatasi hal ini, lanjutnya, pemerintah terus mengambil langkah-langkah perbaikan untuk memastikan data yang akurat. Telah dibentuk tim khusus untuk merapihkan data tersebut. 

"Sedang dilakukan clean up (merapihkan, Red) data, diturunkan tim khusus untuk ini. Nanti  akan diinclude (dimasukkan) indikator kematian ini jika data sudah rapi," bebernya. 

Sembari menunggu proses itu, Jodi mengatakan untuk sementara pemerintah masih menggunakan lima indikator lain untuk asesmen, yakni seperti BOR (tingkat pemanfaatan tempat tidur), kasus konfirmasi, perawatan di RS, pelacakan (tracing), pengetesan (testing), dan kondisi sosio ekonomi masyarakat. 

Editor: Jeanny Aipassa