Antisipasi Dampak Konflik Rusia-Ukraina, Ini Penyangga Ekonomi yang Disiapkan Pemerintah
JAKARTA, iNews.id - Pemerintah menyiapkan penyangga (buffer) ekonomi untuk mengantisipasi dampak konflik Rusia-Ukraina yang kian memanas. Buffer yang disiapkan berupa strategi dan kalibrasi untuk menjaga kondisi perekonomian.
Staf Ahli bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Wempi Saputra, mengatakan kendati belum diketahui level volatilitas konflik Rusia-Ukraina terhadap kondisi perekonomian Indonesia, namun pemerintah telah melakukan hitung-hitungan dan menyiapkan buffer.
"Walaupun belum tahu volatilitasnya berada di taraf apa, tapi pemerintah sudah menyiapkan buffer-nya mulai dari sekarang," ujar Wempi dalam MNC Group Investor Forum 2022 secara virtual, Kamis(17/3/2022).
Menurut dia, pemerintah menyiapkan kalibrasi sedemikian rupa untuk mengantisipasi dampak negatif akibat perang antara kedua negara tersebut.
"Saat ini, dampaknya memang mulai terasa, dilihat dari naiknya inflasi dan juga gangguan suplai energi di tingkat global. Dalam 1-2 bulan ke depan, kami mewaspadai dampaknya terhadap ekspor dan impor, apa mungkin dari komoditas gandum atau bahan semi konduktor," ungkap Wempi.
Isu energi yang menjadi sorotan adalah kenaikan harga minyak dunia yang sudah melampaui 100 dolar Amerika Serikat (AS) per barel, yang kemungkinan berdampak terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kenaikan ini pun juga mempengaruhi belanja subsidi dalam anggaran negara.
"Untuk sektor energi, pemerintah sudah mempersiapkan langkah-langkah antisipatif, pertama-tama, kami sudah memperhitungkan secara matang dampaknya terhadap subsidi, sisi positifnya kenaikan harga minyak bisa mendongkrak PNBP," tambah Wempi.
Saat ini, lanjutnya pemerintah menyiapkan hitung-hitungan, skenario bilamana kondisi hasil perhitungannya negatif, maka pemerintah akan mencari cara menutupi kekurangan anggarannya. Sementara jika hasilnya positif, pemerintah bisa memanfaatkan windfall-nya.
Sementara untuk mencegah inflasi harga pangan, pemerintah terus bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian untuk mengkalibrasi kebutuhan domestik.
"Ini memang kami perkirakan akan ada shock dalam waktu 3-4 bulan ke depan, namun kami sendiri berupaya memastikan bahwa stok dan logistik aman, lancar, dan terkendali, alternatif penyediaan harga bahan pangan pun sudah kami pikirkan," tutur Wempi.
Editor: Jeanny Aipassa