APBN 2023 Masih Akan Defisit, Sri Mulyani: Tetap Dalam Batas Aman

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa sebagai konsekuensi atas kebijakan fiskal yang ekspansif dan terukur, maka postur APBN tahun 2023 masih akan defisit. Namun, pengelolaan pembiayaan untuk menutup financing gap tersebut akan dilakukan secara efisien, hati-hati atau prudent, serta berkelanjutan (sustainable).

"Defisit dan rasio utang akan tetap dikendalikan dalam batas aman sekaligus mendorong keseimbangan primer yang positif," ujar Sri Mulyani, dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Jumat(20/5/2022).

PDB Singapura Tumbuh 4,2 Persen pada Kuartal III-2025, Dampak Tarif AS Terbatas

Menurut dia, kebijakan pembiayaan investasi akan terus dilakukan dengan memberdayakan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Sovereign Wealth Funds (SWF), Special Mission Vehicle (SMV), dan Badan Layanan Umum (BLU), dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan UMi.

Menkeu menyebutkan, pemerintah terus mendorong peran swasta dalam pembiayaan pembangunan melalui kerangka Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), termasuk penerbitan instrumen pembiayaan kreatif lainnya.

"Melalui akselerasi pemulihan ekonomi, reformasi struktural, dan reformasi fiskal maka diharapkan kebijakan fiskal 2023 tetap efektif mendukung pemulihan ekonomi namun tetap sustainable," ungkap Sru Mulyani.

Hal tersebut, lanjutnya, akan terefleksi pada pendapatan negara yang meningkat dalam kisaran 11,19 persen sampai dengan 11,70 persen PDB, belanja negara mencapai 13,80 persen sampai dengan 14,60 persen PDB serta keseimbangan primer yang mulai bergerak menuju positif di kisaran -0,46% sampai dengan -0,65 persen PDB.

Selain itu, defisit juga diarahkan kembali di bawah 3 persen, yakni antara -2,61 persen sampai dengan -2,90 persen PDB, dan rasio utang tetap terkendali dalam batas manageable di kisaran 40,58 persen sampai dengan 42,42 persen PDB.

"Dengan pengelolaan fiskal yang sehat disertai dengan efektivitas stimulus kepada transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat, tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 dapat ditekan dalam kisaran 5,3 persen hingga 6,0 persen," tutur Sri Mulyani.

Sedangkan angka kemiskinan dalam rentang 7,5 persen hingga 8,5 persen, rasio gini dalam kisaran 0,375 hingga 0,378 serta Indeks Pembangunan Manusia dalam rentang 73,31 hingga 73,49.

Selain itu, kata dia, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 103 sampai dengan 105 dan 106 sampai dengan 107.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, kerjasama internasional juga memegang peranan penting dalam proses pengambilan keputusan perekonomian secara global.

Menkeu mengungkapkan, Presidensi G20 Indonesia tahun ini memegang peranan strategis dalam mengarahkan kebijakan perekonomian global dan mendorong sejumlah agenda strategis internasional, walaupun dihadapkan pada situasi geopolitik yang sangat menantang.

"Konferensi Tingkat Tinggi G20 yang akan dilaksanakan pada bulan November tahun ini menjadi momentum untuk memimpin pemulihan ekonomi global dan mengangkat kepentingan nasional Indonesia dan negara berkembang dalam forum multilateral," kata Sri Mulyani.

Dia menambahkan, peran penting Indonesia di dunia internasional terutama di kawasan menjadi semakin strategis dengan kepemimpinan Indonesia sebagai ASEAN Chairmanship tahun 2023.

"Untuk memastikan kepemimpinan Indonesia di kawasan yang lebih kuat dan strategis, maka kita harus mendorong pemulihan ekonomi di kawasan serta kebersamaan untuk keluar dari krisis menuju perekonomian di kawasan yang lebih kuat dan tangguh," ujar Sri Mulyani.

Editor: Jeanny Aipassa