Apindo Sebut Keringanan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Belum Bisa Bantu Pengusaha

Rina Anggraeni ยท Selasa, 08 September 2020 - 13:13 WIB
Apindo Sebut Keringanan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Belum Bisa Bantu Pengusaha

Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani. (Foto: iNews.id/Isna Rifka Sri Rahayu)

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19. Beleid itu memberikan keringanan berupa penyesuaian iuran jaminan sosial ketenagakerjaan selama pandemi Covid-19. 

Tujuannya untuk memberikan perlindungan bagi peserta, kelangsungan usaha dan kesinambungan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama pandemi. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menuturkan, keringanan iuran badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) tidak banyak membantu pengusaha yang kesulitan keuangan akibat pandemi Covid-19.

"Lalu yang ketiga yang juga ingin kami sampaikan adalah menyangkut permasalahan di BPJS Ketenagakerjaan Ini juga baru saja 1 September kemarin ada relaksasi relaksasi pengurangan untuk diskon sampai dengan 99 persen untuk iuran jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. Namun, sayangnya memang jaminan kematian dan kecelakaan kerja ini iurannya kecil," ujar Hariyadi dalam rapat dengan DPR, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Menurut dia, iuran Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja yang relatif kecil dampaknya tidak signifikan ketika didiskon. "Jadi jaminan kematian itu hanya 0,3 persen, lalu kalau kecelakaan kerja itu adalah mulai dari 0,24 persen sampai 1,74 persen tergantung daripada risiko dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Jadi kalau di diskon 99 persen pun sebetulnya karena preminya memang sudah rendah sebenarnya dampaknya tidak terlalu besar," katanya.

Dia menambahkan, keringanan yang diberikan untuk Jaminan Hari Tua (JHT) hanya dimundurkan 15 hari untuk pembayarannya. Lalu Jaminan Pensiun 2 persen tetap harus dibayar dan yang 1 persen bisa ditunda sampai Januari.

Pasalnyan jaminan hari tua itu adalah total yang harus dibayarkan oleh perusahaan 5,7 persen, di mana 3,7 persen adalah iuran pemberi kerja dan yang 2 persen adalah pekerja.

"Kalau pensiun itu 2 persen dari pemberi kerja dan 1 persen dari pekerja. Ini yang relatif kalau JHT itu tidak ada relaksasi hanya dimundurkan saja 15 hari untuk pembayarannya. Kalau jaminan pensiun 2 persen tetap harus dibayar dan yang 1 persen bisa ditunda sampai dengan Januari nanti. Nah jadi kalau kami sampaikan disini juga perkara dengan masalah iuran ini juga terhadap cashflow juga tidak terlalu banyak membantu," tuturnya.

Editor : Ranto Rajagukguk