Bagikan Insentif untuk Daerah yang Sukses Tangani Inflasi, Sri Mulyani: Manfaatnya Dirasakan Langsung Masyarakat

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa insentif fiskal Rp1 triliun untuk daerah yang sukses menangani inflasi di tahun berjalan 2023 tidak dapat digunakan untuk gaji, tambahan penghasilan, honorarium, dan perjalanan dinas. Dia menegaskan, insentif tersebut harus digunakan untuk kegiatan yang manfaatnya diterima langsung masyarakat.

"Insentif ini hanya digunakan untuk kegiatan yang manfaatnya diterima dan/atau dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar Sri Mulyani dalam acara Penyerahan Insentif Fiskal Kategori Kinerja Pengendalian Inflasi di Daerah Periode I 2023 di Jakarta, Senin (31/7/2023).

Baca Juga

Pemerintah Mau Bangun Rumah Susun di Yahukimo dan Jayawijaya

Tak hanya itu, insentif fiskal ini juga didorong untuk mendukung kebijakan pengendalian inflasi, penurunan stunting, peningkatan investasi, dan penurunan kemiskinan.

Adapun, penyaluran insentif fiskal Rp1 triliun ini akan dibagi menjadi 3 periode. Besaran alokasi periode pertama dan periode kedua adalah sebesar Rp330 miliar, dan periode ketiga sebesar Rp340 miliar.

Jumlah daerah penerima alokasi adalah 33 daerah yang terdiri dari 3 provinsi, 6 kota, dan 24 kabupaten untuk periode pertama dan kedua.

Sedangkan periode ketiga adalah 34 daerah yang terdiri dari 3 provinsi, 6 kota, dan 25 kabupaten. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 67 tahun 2023.

"Indikator penilaiannya adalah baik dari upaya pengendalian inflasi pangan, laporan pengendalian inflasi, indeks pengendalian harga, dan realisasi belanja pendukung pengendalian inflasi," tuturnya.

Editor: Aditya Pratama