Bahlil Lahadalia Cerita soal Anggaran BKPM yang Dipotong ke Komisi VI DPR

JAKARTA, iNews.id - Untuk menanggulangi pandemi virus corona (Covid-19) di Tanah Air, pemerintah turut melakukan pemangkasan anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L). Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) turut menjadi lembaga yang terkena efek pemangkasan anggaran.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjelaskan, sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S704/MK.02/2019/26 September 2019 perihal penyampaian pagu alokasi anggaran K/L tahun 2020, pagu alokasi anggaran BKPM sebesar Rp585.471.934.000. Namun, berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian APBN Tahun 2020, anggaran BKPM Tahun 2020 mengalami penghematan sebesar Rp133.420.810.000 sedangkan sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S302/MK.02/2020 penghematan anggaran BKPM menjadi Rp191.210.133.000.

Purbaya Ngaku Tak Ikut Tentukan Langkah Teknis Rencana Redenominasi Rupiah

"Sehingga anggaran BKPM yang semula Rp585.471.934.000 menjadi sebesar Rp394.261.801.000 setelah dipotong Rp191.210.133.000," ujar Bahlil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) virtual dengan Komisi VI DPR, Kamis (23/4/2020).

Mantan ketua umum Hipmi ini menyebut, berdasarkan analisis BKPM terhadap program kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian realisasi investasi sebagai kontribusi dalam peningkatan nilai tambah, pencipta lapangan kerja, termasuk penerimaan negara, maka anggaran BKPM yang dapat dihemat hanya sebesar Rp61.519.401.000.

Investasi Asing Turun, Bahlil Lahadalia Andalkan Investor Dalam Negeri

"Jadi, anggaran dari Rp585.471.934.000 setelah kita potong perjalan dinas, rapat-rapat, yang bisa kita alokasikan untuk melakukan refocusing atau pemotongan anggaran maksimal hanya Rp61.519.401.000," kata dia.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Bahlil menyampaikan telah berkirim surat kepada Menteri Keuangan pada 17 April 2020 perihal permohonan pengurangan alokasi penghematan anggaran BKPM tahun 2020.

"Kami sudah menyurati Menkeu agar kami jangan dipotong Rp191 miliar tapi Rp61 miliar karena dampaknya pada operasional dan kinerja BKPM," ucap Bahlil.

"Kalau surat ini yang akan dipakai Menteri Keuangan, saya pastikan bahwa kantor perwakilan BKPM di sembilan negara tidak menutup kemungkinan akan kita pulangkan, karena anggaran Rp399 miliar itu untuk membiayai operasional, gaji, dan kantor di luar negeri saja tidak cukup, tapi sebagi pembantu presiden tetap taat dan loyal apa pun yang diputuskan presiden," tuturnya.

Berita lain bisa dibaca di Sindonews.com: Menkeu Minta BKPM Pangkas Rp191 Miliar, Bahlil: 9 Kantor Perwakilan Akan Tutup

Editor: Ranto Rajagukguk