Bahlil Lahadalia Sebut Ada Perusahaan Urus Amdal Hingga 3,5 Tahun

JAKARTA, iNews.id - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengisahkan bagaimana rumitnya dalam melakukan pengurusan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Hal tersebut merupakan salah satu aspek untuk kepentingan investasi atau berusaha.

Bahlil mencontohkan rumitnya PT Vale Indonesia Tbk membuat amdal yang hendak melakukan investasi di Sulawesi Tenggara. Padahal, Memorandum of Understanding (MoU) investasi tersebut ditandatangani di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga

Suriah Luncurkan Mata Uang Baru Tanpa Gambar al-Assad

"Ini contoh arogansi antara kementerian dan lembaga, itu bikin amdalnya 3,5 tahun enggak selesai. Amdal ini dari Kabupaten, Provinsi, pusat," katanya dalam acara Manager Forum XLIV di iNews Tower, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Bahkan, Bahlil menyebut, pengurusan amdal hanya diketahui oleh Tuhan dan orang-orang terkait dalam birokrasi, baik pusat maupun daerah.

Baca Juga

Bahlil Tawar Target EODB Jadi 50, Jokowi: Enak Saja

"Urus amdal ini hanya tuhan dengan nabi dengan mereka yang tau kapan selesainya, ribetnya minta ampun, ya saya juga korban dari itu sebenarnya," kata dia.

Namun persoalan tersebut menurut mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda (Hipmi)  ini telah diselesaikan oleh pihaknya dengan cara mengundang pihak-pihak terkait untuk datang ke Kantor BKPM.

"Kita undang kementeriannya, kita undang bupatinya, gubernurnya, kita kerja di BKPM. Apa ini dibenarkan dalam aturan? saya tidak mengatakan ini dibenarkan saya juga tidak menemukan aturan yang dilarang. Jadi, saya merasa saya ini saya di luar kelaziman tapi sangat konstitusional," ucap Bahlil.

"Kami selesaikan dua bulan, selesai Vale, investasinya Rp2,9 miliar, itu Bupatinya kita datangi, gubernurnya kita datangi, menterinya kita datangi dan itu selesai," tutur dia.

Editor: Ranto Rajagukguk