Bansos Diperpanjang, Menkeu: Anak Sekolah Juga Terima PKH

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pemerintah akan memperpanjang sejumlah program bantuan sosial (bansos) pada tahun anggaran 2022.

Menurut dia, salah satu program bansos yang akan kembali dijalankan tahun depan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk tahun ini, PKH menyasar sekitar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

BI Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa Capai 5,7 Persen di 2026

"Selain PKH yang sudah berjalan tahun ini, pemerintah juga akan memberikan PKH bagi anak usia SD, SMP, dan SMA, serta rehabilitasi sosial anak di panti," kata Sri Mulyani, di Jakarta, Kamis (3/6/2021).

Dia mengungkapkan, pemerintah juga akan melanjutkan program kartu sembako, kartu prakerja, serta beasiswa berupa PIP dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

"Intinya, kita ingin memperkuat dari program yang sudah ada seperti PKH, ini sangat baik didalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas generasi yang akan datang," ujar Sri Mulyani.

Menkeu memaparkan, kebijakan belanja negara tahun 2022 akan fokus pada program prioritas, efisien, berbasis hasil, antisipatif, dan penguatan quality control Transfer Dana ke Daerah (TKDD).

“Untuk belanja, kita akan terus bekerja sama dengan Kementerian Lembaga (K/L) dan belanja untuk TKDD yang merupakan reform yang kami mohon dukungan dari Komisi XI atau DPR keseluruhan. Karena ini memang sangat dipengaruhi oleh tentu masing-masing K/L dan transfer ke daerah dan dana desa,” tutur Sri Mulyani.

Konsolidasi fiskal akan dipersiapkan secara bertahap, hati-hati dan terukur. Kebijakan fiskal menjadi salah satu tulang punggung yang sangat penting di dalam penanganan Covid 19 dan pemulihan ekonomi.

Namun demikian, APBN tidak bisa terus-menerus diekspos. APBN harus digunakan secara seimbang untuk pemulihan, namun juga harus untuk penyehatan.

“Oleh karena itu, defisit akan secara bertahap kita turunkan dengan tetap melihat lingkungan ekonomi dan kecepatan pemulihan. Kami akan tetap terbuka dan akan melihat berdasarkan data supaya kita tetap make sure bahwa fiscal policy itu tepat dan sesuai dengan dampak yang kita harapkan. APBN tetap harus diselamatkan, apakah dari sisi pendapatan harus membaik, defisitnya harus dikendalikan, dan belanja semakin efektif,” ujar Sri Mulyani.

Editor: Jeanny Aipassa