Banyak Serap Tenaga Kerja, UMKM Perlu Perhatian Penuh Pemerintah

JAKARTA, iNews.id - Indonesia dinilai perlu mendorong usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sehingga bisa berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi, sektor ini dianggap tahan guncangan krisis dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

"Seperti halnya Kanada, serapan tenaga kerja di Indonesia justru lebih besar bisnis kecil menengah, bukan perusahaan besar," kata Duta Besar Kanada untuk Indonesia HE Peter MacArthur ditemui dalam seminar Tantangan Dalam Perizinan Usaha di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (27/11/2018).

Pimpin Rakor Sistem Transportasi Nasional, AHY Diprediksi Ada 120 Juta Perjalanan saat Nataru

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) pada 2017, UMKM berhasil menyerap 97 persen tenaga kerja dari seluruh tenaga kerja nasional. Peter mengatakan, angka tersebut harus terus ditingkatkan karena secara tidak langsung mendorong angka pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Semakin banyak bisnis kecil dan menengah, semakin banyak lapangan kerja, dan pada akhirnya pemerintah akan mendapatkan tax revenue," kata Peter.

Namun, meskipun Indonesia saat ini berada di peringkat ke-72 dalam hal kemudahan berbisnis, masih banyak regulasi yang menghambat pelaku UMKM untuk berkembang. Ia mengatakan, banyak perizinan yang tidak diperlukan seharusnya dikaji ulang.

"Selama beberapa dekade kebelakang, birokrasi terus menambahkan lapisan-lapisan perizinan. Oleh karenanya, ada baiknya sekarang pemerintah membersihkan meja dan mulai mengurangi lapisan-lapisan tersebut," tutur Peter.

Ia menambahkan, perlu adanya reformasi struktural dan regulasi untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam regulasi tersebut, pemerintah harus mendengar terlebih dahulu suara para pelaku UMKM.

"Seringkali pemerintah tidak mendengar pelaku usaha kecil menengah sebelum mengimplementasikan regulasi baru. Jadi penting bagi pemerintah untuk mendengarkan bisnis kecil," ucap dia.

Selain masih banyaknya perizinan yang tidak diperlukan, Peter juga berpendapat, saat ini masih banyak kebijakan yang sifatnya tumpang tindih antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Oleh karenanya, pemerintah pusat perlu meningkatkan intensitas pertemuan dengan pemerintah daerah untuk berdiskusi guna meningkatkan koordinasi.

Editor: Ranto Rajagukguk