Banyuwangi Punya Cara Cegah Penduduk Merantau ke Jakarta

JAKARTA, iNews.id – Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas berupaya mencegah penduduknya untuk merantau ke kota-kota besar seperti Jakarta. Menurut dia, pemerintah daerah harus memperbaiki infrastruktur di daerahnya sehingga roda ekonomi bisa bergerak lebih cepat.

"Kalau konektivitasnya bagus, kemudiannya tempatnya nyaman dan membahagiakan saya rasa urbanisasi bisa kita tekan," kata Azwar ketika di temui dalam acara Seminar On Urbanization di Shangri-La Hotel Jakarta, Selasa (19/12/2017).

Azwar menilai, pembangunan infrastruktur, khususnya konektivitas antar kota dan desa diperlukan untuk mempermudah akses masyarakat dari kota ke desa atau sebaliknya.

Selain konektivitas, faktor yang juga tidak kalah penting adalah pengembangan ekonomi lokal yang bisa menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Dengan begitu, perpindahan penduduk dari desa ke kota bisa ditekan. Untuk di Banyuwangi, pemerintah mendorong sektor pariwisata.

"Tentu lapangan pekerjaan jadi masalah lagi. Banyuwangi sendiri untuk mendorong produktivitas kita dorong dari sektor pariwisata. Kenapa bukan industri? karena pariwisata dengan investasi sedikit yang merasakan banyak. Kalau industri justru sebaliknya," tuturnya.

Selain itu, lanjut Azwar, pemerintah daerah juga harus berupaya untuk mengendalikan inflasi sehingga harga-harga barang tetap terjangkau bagi masyarakat. Pengendalian harga-harga disebutnya penting supaya penghasilan yang diterima masyarakat tidak tergerus inflasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal III 2017, inflasi di Banyuwangi berada di level 2,14 persen secara tahunan atau yang terendah di Jawa Timur. Dengan begitu, Banyuwangi menjadi kabupaten dengan biaya hidup paling murah se-Jawa Timur.

"Apa yang dipilih Banyuwangi ini adalah salah satu alternatif saja. Banyuwangi dengan kebijakan yang kita ambil, pengelolaan keuangan yang transparan, dan pelayanan publik yang transparan," ucapnya. 

Azwar kembali menekankan bahwa inflasi bisa menekan daya beli masyarakat. Di Banyuwangi, upah minimum kabupaten (UMK) sekitar Rp1,7 juta per bulan. Meski tergolong rendah dibandingkan kota-kota besar lain di Jawa Timur atau Indonesia, penghasilan masyarakat Banyuwangi dinilai cukup untuk membeli berbagai barang, terutama kebutuhan pokok.

"Daripada gaji tinggi, inflasi tinggi, daya beli rakyat rendah. Lebih bagus gaji tidak tinggi, tapi daya beli cukup karena biaya hidup rendah. Ini sebenarnya variabel yang saya rasa perlu ditingkatkan di tingkat kabupaten. Jadi, orang tidak perlu imigrasi ke kota," ujarnya

Editor: Ranto Rajagukguk