Belum Puas, Menkeu Targetkan Rating AAA

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku belum puas dengan kenaikan rating surat utang atau obligasi Indonesia dari BBB- ke BBB meski rating tersebut sudah naik satu level menjauhi kategori obligasi sampah (junk bond).

Menkeu belum merasa puas hingga obligasi Indonesia mencapai rating AAA, peringkat tertinggi dalam rating obligasi. Untuk itu, pemerintah akan bekerja keras untuk memperbaiki perekonomian dari sisi fiskal.

Menko Zulhas Perintahkan Bulog Gandakan Pengiriman Cadangan Pangan ke Wilayah Terdampak Bencana

"Tentu kita belum puas karena dari sisi rating belum mencapai AAA. Jadi kita perlu tetap bekerja keras," ujar Sri Mulyani saat jumpa pers di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Jakarta, Kamis (21/12/2017).

Meski demikian ia tetap mengapresiasi upaya kementerian dan lembaga (K/ L) dan pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan negara. Salah satunya adalah dengan membuat pembukuan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Menkeu juga menekankan pentingnya manajemen rksiko dalam mengelola keuangan negara karena tidak semua risiko bisa diprediksi. Memang ada potensi risiko yang bisa dikontrol seperti tren demografi, subsidi, atau pensiun. Sementara risiko yang sulit dikontrol biasanya berasal dari eksternal seperti perubahan harga minyak dunia dan krisis atau perang di negara lain.

"Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga APBN kita itu punya bumper yang cukup," tuturnya.

Meski belum puas, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu tetap senang karena kenaikan tersebut menunjukkan Indonesia memiliki kredibilitas yang baik dari sisi fiskal yang mencakup sisi penerimaan, belanja, hingga resiko seluruh sistem ekonomi," katanya.

Kenaikan peringkat ini juga disbeutnya berpengaruh pada persepsi Indonesia yang semakin baik dan diakui oleh dunia internasional. Hal ini penting di tengah sentimen negatif bagi negara-negara emerging market yang datang dari eksternal, terutama kebijakan Amerika Serikat (AS) yang memotong tarif pajak korporasi. Kenaikan ini setidaknya bisa sedikit mencegah dana asing keluar dari Indonesia (capital outflow).

"Kalau Indonesia sudah semakin memiliki pondasi yang baik dan diakui oleh negara internasional maka Indonesia bisa agak bebas dari sentimen negatif gara-gara negara maju itu melakukan policy," ucap Menkeu.

Editor: Ranto Rajagukguk