BI Lanjutkan Program DP Nol Persen Rumah-Kendaraan Bermotor hingga Akhir 2024

JAKARTA, iNews.id - Bank Indonesia (BI) resmi melanjutkan program uang muka atau down payment (DP) nol persen untuk rumah hingga kendaraan bermotor hingga 2024. Hal ini berlaku hingga akhir 2024.

Sektor-sektor ini termasuk hilirisasi minerba, pertanian, perkebunan, dan perikanan, perumahan (termasuk perumahan rakyat), dan pariwisata dan ekonomi kreatif, UMKM, KUR, Mikro, dan hijau bagi Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS)/Unit Usaha Syariah (UUS).

Angela Tanoesoedibjo: Kolaborasi Lintas lembaga Kunci Majukan UMKM Desa

Menurut Gubernur BI Perry Warjiyo kebijakan makroprudensial longgar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan juga diperkuat lebih lanjut dengan sejumlah langkah lainnya.

"Pertama, BI mempertahankan Rasio Countercyclical Capital Buffer (CCyB) sebesar 0 persen dan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84-94 persen," kata dia dalam Konferensi Pers KSSK di Jakarta, Jumat (3/11/2023).

Jokowi Resmikan Pembangunan Kantor Pusat Bank Indonesia di IKN Nusantara

Tak cuma itu, BI juga melanjutkan program pelonggaran rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti menjadi paling tinggi 100 persen untuk semua jenis properti (rumah tapak, rumah susun, dan ruko/rukan) bagi bank yang memenuhi kriteria NPL/NPF tertentu, berlaku efektif 1 Januari-31 Desember 2024.

Marak Uang Mutilasi, Bank Indonesia Minta Masyarakat Jaga Kedaulatan Rupiah

"Kami juga melanjutkan pelonggaran ketentuan uang muka kredit/pembiayaan kendaraan bermotor menjadi paling sedikit 0 persen untuk semua jenis kendaraan bermotor baru, untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor otomotif dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, berlaku efektif 1 Januari-31 Desember 2024," tutur dia.

Dia mengatakan, BI melonggarkan likuiditas dengan penurunan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 100 bps dari 6 persen menjadi 5 persen untuk BUK, dengan fleksibilitas repo sebesar 5 persen, dan rasio PLM syariah sebesar 100 bps dari 4,5 persen menjadi 3,5 persen untuk BUS/UUS, dengan fleksibilitas repo sebesar 3,5 persen.

"Penurunan ini juga ditujukan untuk memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan dan mendorong pendalaman pasar keuangan, berlaku mulai 1 Desember 2023, serta memperkuat pendalaman kebijakan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan fokus pada suku bunga kredit per sektor ekonomi," kata Perry.

Editor: Puti Aini Yasmin