Birokrasi Makin Efisien, Peringkat Daya Saing Indonesia Lompat ke Posisi 32

LAUSANNE, iNews.id - Peringkat daya saing Indonesia tahun ini naik 11 langkah ke posisi 32 dari posisi tahun lalu 43. Kenaikan itu merupakan yang tertinggi kedua di dunia setelah Arab Saudi.

Rilis peringkat daya saing 2019 itu dikeluarkan oleh lembaga riset yang berbasis di Swiss, IMD World Competitiveness Center. Empat indikator besar yang diukur yaitu kinerja ekonomi, efisiensi birokrasi, efisiensi bisnis, dan infrastruktur.

Baca Juga

PNM Perluas Pemberdayaan Perempuan di Maluku Utara

"Indonesia lompat 11 langkah ke posisi 32, peningkatan terbesar di kawasan, berkat meningkatnya efisiensi di sektor pemerintahan," kata Direktur IMD World Competitiveness Center, Arturo Bris melalui keterangan yang diterima iNews.id, Rabu (29/5/2019).

Selain birokrasi yang makin efisien, kata Bris, kenaikan skor yang terjadi pada Indonesia juga karena pembangunan infrastruktur yang masif dan membaiknya kondisi bisnis.

Dari empat indikator yang diukur, seluruhnya membaik. Dari faktor kinerja ekonomi, terkendalinya harga-harga barang mencatat kenaikan signifikan dari peringkat 37 pada 2018 menjadi 16 pada tahun ini.

Selain harga, kondisi ekonomi domestik juga naik dari peringkat 10 menjadi 7. Investasi dan penyerapan tenaga kerja juga membaik, kecuali ekspor impor yang turun dari peringkat 51 menjadi 59.

Dari faktor efisiensi birokrasi, seluruhnya meningkat yaitu APBN, kebijakan pajak, kerangka kelembagaan, aturan bisnis, dan kerangka sosial. Begitu juga dengan efisiensi bisnis yang meningkat, terutama praktik manajemen.

Sementara peringkat infrastruktur terus mengalami perbaikan secara gradual di berbagai hal, mulai dari infrastruktur dasar hingga pendidikan.

Bris menyebutkan berbagai tantangan masih harus dihadapi Indonesia di antaranya pertumbuhan ekonomi yang stagnan seiring lesunya kredit, struktur industri dasar dan kimia yang masih kurang, implementasi aturan yang inkonsisiten, SDM dan produktivitas tenaga kerja yang masih rendah, dan risiko perubahan arah kebijakan nasional.

Editor: Rahmat Fiansyah