BPH Migas: Digitalisasi SPBU Bantu Pengawasan Penyaluran BBM Bersubsidi

JAKARTA, iNews.id - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama PT Pertamina (Persero) dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk meluncurkan soft launching platform digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Digitalisasi SPBU disiapkan untuk memonitor dan mengawasi distribusi Jenis BBM Tertentu (JBT). 

Dengan sistem digitalisasi ini, BPH migas bisa melakukan pengawasan untuk mengetahui penyaluran BBM bersubsidi. Komite Pengawas BPH Migas Lobo Balia mengatakan, program ini mengumpulkan informasi dan data penyaluran BBM bersubsidi sehingga dapat digunakan sebagai perangkat pengawasan oleh BPH Migas.

Baca Juga

Bank DBS Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh 5,2 Persen di 2026

"Jadi program ini dapat membantu dengan melaksanakan otomatisasi pencatatan dan pelaporan dengan teknologi informasi," kata Lobo dalam konferensi pers soft launching dashboard monitoring JBT pada digitalisasi SPBU, Senin (7/12/2020)

Pengawasan ini menjadi penting bagi BPH migas, untuk mengetahui volume Jenis BBM Tertentu. Dari data yang terverifikasi akan digunakan BPH Migas sebagai dasar dalam perhitungan pembayaran subsidi oleh Kementerian Keuangan.

Baca Juga

Tips Mencegah Mobil Terbakar saat Mengisi Bensin di SPBU

Saat ini, jumlah biaya subsidi JBT sebesar Rp16 triliun untuk kuota Jenis BBM Tertentu 2020. Setiap bulannya BPH Migas harus memverifikasi dan menyetujui volume penyaluran JBT  yang mencapai Rp1,3 triliun per bulan.

"Jadi monitoring realisasi JBT dan ketahanannya kita bisa tahu. Monitoring penyaluran JBT sesuai SK BPH di mana kita tahu SPBU menyalurkan JBT lebih dari takaran, itu sudah bisa ditambahkan semuanya. Saya kira tepuk tangan Pertamina yang dibantu Telkom hardware dan software-nya," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Enterprise and Business Service Telkom Indonesia Edi Witjara berharap adanya sistem ini dapat memberikan manfaat besar bagi dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap JBT. "Tentunya setelah kita launching ini harus kita operasikan dan manfaatnya dinikmati banyak pihak, dari negara memiliki ruang untuk kontrol monitoring melalui BPH Migas, bagi Pertamina. Tentunya tidak kalah pentingnya pemilik termasuk penggunanya,” ucapnya.

Editor: Ranto Rajagukguk