BPJS Kesehatan Terapkan Aturan Urun Biaya, Ini Penjelasannya

JAKARTA, iNews.id - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan angkat bicara terkait Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Urun Biaya dan Selisih Biaya Layanan BPJS Kesehatan. Peraturan ini dibuat oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengurangi tindak curang peserta.

Perlu diketahui, urun biaya adalah biaya tambahan yang perlu dibayarkan apabila ingin mendapatkan pelayanan tertentu, sehingga nantinya tidak semua layanan BPJS Kesehatan dapat diklaim secara cuma-cuma.

Penerima KUR Harus Bisa Kelola Keuangan agar Hasilkan Usaha Nyata

"Urun biaya ini dikenakan kepada peserta yang mendapatkan pelayanan tertentu, yang tergolong bisa terjadi penyalahgunaan oleh peserta dikarenakan selera maupun perilaku peserta," tutur Deputi Direksi BPJS Kesehatan, Budi Mohamad Arief, di kantornya, Jakarta (18/1/2019).

Ia menambahkan, saat ini Kemenkes masih dalam proses penentuan, layanan-layanan apa saja nantinya yang akan dikenakan biaya tambahan. Dengan begitu, aturan urun biaya masih belum diterapkan oleh BPJS Kesehatan.

Meski belum diterapkan, Budi menjelaskan, rincian biaya tambahan yang dikenakan untuk rawat jalan adalah, untuk Rumah Sakit (RS) kelas A dan B Rp20.000. Sementara RS kelas C dan D Rp10.000.

"Sekali lagi ini belum dilaksanakan ya. Kemudian untuk rawat inap itu 10 persen dari biaya CBG's (Tarif Layanan Kesehatan) atau maksimal Rp30juta," ujar Budi.

Sementara, untuk aturan selisih harga, dikenakan kepada peserta yang ingin menaikkan hak pelayanan BPJS Kesehatan.

Dalam aturan sebelumnya, peserta tidak dilarang untuk naik kelas pelayanan kesehatan lebih dari satu kelas. Sementara untuk aturan yang baru, Kemenkes mengatur peserta layanan hanya diperbolehkan naik satu kelas.

Adapun biaya yang perlu dibayarkan oleh peserta rawat jalan yang semula memiliki hak poliklinik umum, apabila ingin menerima pelayanan poliklinik eksekutif akan dikenakan selisih biaya maksimal Rp400.000.

Sementara untuk rawat inap yang ingin naik kelas, selain kelas 1 ke VIP, dikenakan biaya sesuai dengan CBGs yang tertulis di dalam peraturan Permenkes. "Untuk kelas 1 ke VIP (yang tidak punya tarif ina-cbgs) maka ketentuannya adalah selisihnya tidak boleh lebih dari 75 persen dari tarif CBG's kelas 1," tutur Budi.

Editor: Ranto Rajagukguk