Buwas: Saya Miris, Negara Agraris Besar Masa Pangan Impor

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah dinilai belum bisa mewujudkan ketahanan pangan karena masih ada sejumlah komoditas yang impor.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan ketahanan pangan belum sepenuhnya tercapai karena Indonesia masih membuka impor beras. Dia menyebut, pemerintah belum bersinergi untuk menghentikan impor.

Baca Juga

Bloomberg Temui Prabowo, Bahas Soal Potensi Kerja Sama dengan Danantara

"Saya miris negara agraris besar masa pangan impor. Apalagi kalau saya jadi petani, seolah-olah kita tidak berpihak ke petani," kata pria yang akrab disapa Buwas di Jakarta, Senin (24/9/2019).

Dia mengatakan, peran Bulog dalam impor beras hanyalah pelaksana, bukan pengambil kebijakan. Namun, Bulog juga memiliki peran untuk memberikan masukan kepada pemerintah.

Baca Juga

Istana Ikut Angkat Bicara soal Polemik Impor Beras

"Saya hanya pelaksana, kalau disuruh impor ya saya impor. Tapi kan saya berikan masukan kalau kondisinya seperti ini lho," ujarnya.

Mantan Kabareskrim Mabes Polri itu kembali menegaskan, RI seharusnya tidak perlu impor beras. Pasalnya, stok beras di gudang Bulog saat ini mencapai 2,4 juta ton, bahkan bisa terus bertambah ke depan.

Buwas menjelaskan saat ini Indonesia belum memiliki neraca beras yang memaparkan data-data produksi dan kebutuhan konsumsi beras Indonesia. Untuk itu, seluruh pihak terkait harus berkoordinasi dan menghilangkan ego sektoral.

"Saya akan membantu data-data dari Bulog begini, Pertanian begini, seperti apa kita satukan dari catatan BPS seperti apa sehingga kita punya catatan neraca beras yang pasti," kata Buwas.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani menambahkan, pemerintah juga harus bersinergi dengan pengusaha untuk untuk mewujudkan ketahanan pangan. Apalagi, pemerintah memiliki ambisi untuk menjadi lumbung pangan dunia pada 2045.

"Yang paling penting juga bersamaan dengan meningkatkan kesejahteraan para petani. Itu penting, karena hal itu bisa terwujud dengan kerja sama semua pihak, pengusaha dan pengambil kebijakan," kata Rosan.

Editor: Rahmat Fiansyah