Cegah PHK, Ini Strategi Presiden Jokowi

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan sejumlah strategi untuk mencegah potensi dan risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terkait ketidakpastian ekonomi global di tahun ini.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto, mengatakan strategi mencegah PHK tersebut disampaikan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar Senin (16/1/1/2023).

19 Investor Besar Australia Kunjungi Indonesia, Temui Danantara

Menurut dia, strategi pertama mencegah potensi dan risiko PHK untuk jangka pendek adalah mendorong belanja pusat dan daerah untuk penggunaan produk dalam negeri.

Untuk jangka menengah, lanjutnya, perlu perbaikan struktural dari industri hulu ke hilir, mulai rantai pasok, SDM, R&D, akses pasar, terutama juga mempercepat perjanjian CEPA termasuk CEPA Eropa dan juga beberapa kerjasama dari pasar non tradisional.

Di Hadapan Jokowi, OJK Beberkan Strategi Hadapi Ketidakpastian Ekonomi di 2023

Selanjutnya, optimalisasi belanja pusat dan daerah untuk program padat karya baik di kota maupun desa terkait dengan pembukaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja.

Langkah ini ditambah dengan memperluas kerjasama government to government dari program pekerja migran, kemudian inklusi keuangan baik itu PNM maupun KUR.

Jokowi Minta APBN 2023 Difokuskan pada Program Produktif

"Juga program reskilling maupun upskilling seperti Program Kartu Prakerja," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/1/2023).

Pada kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan pengaturan kembali Devisa Hasil Ekspor (DHE) dengan revisi PP 1 tahun 2019, terlebih dengan adanya UU P2SK yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia (BI) untuk mengatur lalu lintas devisa. PP 1 ini akan menambahkan bahwa SDA termasuk hilirisasi.

Lalu, soal ekspor ini akan terus dimatangkan oleh kementerian teknis, kemudian akan diberikan insentif baik itu dari BI dalam bentuk PBI maupun dari pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan.

"Dan instrumen dalam bentuk dolar AS maupun kredit dolar AS dalam negeri, ketersediaan kredit investasi dan kredit modal kerja, khususnya untuk mendorong agar hilirisasi bisa dilakukan dan sektor manufaktur bisa didorong dari perbankan dalam negeri," tutur Airlangga.

Editor: Jeanny Aipassa