Dampak Lonjakan Harga, Jepang Tambah Anggaran Darurat Rp308,974 Triliun

TOKYO, iNews.id - Pemerintah Jepang berencana menambah anggaran darurat sebesar 2,7 triliun yen atau Rp308,974 triliun untuk mengantisipasi dampak lonjakan harga barang.

Perdana Menteri (PM) Jepang, Fumio Kishida, mengatakan pemerintah membutuhkan tambahan anggaran darurat untuk membantu membiayai paket ekonomi darurat sebesar 13,2 triliun yen atau setara Rp1.567 triliun, yang diadopsi pemerintah Jepang bulan lalu untuk mengatasi lonjakan harga barang.

Baca Juga

Anindya Bakrie Sebut Pemberdayaan UMKM Jadi Fokus Utama Rapimnas Kadin 2025

Pernyataan itu, disampaikan Fumio Kishida pada pertemuan Komite Anggaran Dewan Penasihat Jepang, yang diadakan untuk membahas tambahan anggaran untuk paket ekonomi darurat, di Tokyo, seperti dikutip Jiji Pers, Senin (30/5/2022) pagi waktu setempat.

Menanggapi pengajuan tambahan anggaran darurat tersebut, Renho dari oposisi utama Partai Demokrat Konstitusional Jepang, mengatakan bahwa anggaran tambahan sebesar 2,7 triliun yen tidak cukup besar. Dia bahkan meminta paket ekonomi darurat ditambah menjadi 21 triliun yen atau sekitar Rp2.403 triliun.

Namun PM Kishida mengatakan pemerintah Jepang akan berupaya semampu mungkin mengatasi gejolak harga barang akibat meningkatnya inflasi dan risiko global. 

"Kami akan mengambil setiap langkah yang mungkin untuk menanggapi setiap situasi yang mungkin terjadi dengan menyisihkan dana cadangan di bawah anggaran tambahan," kata PM Kishida.

Anggota Dewan Penasihat juga mempertanyakan apakah pemerintah tidak akan mengubah target inflasi seiring meningkatnya harga komoditas energi dan pengan yang berimbas pada kenaikan harga barang yang membuat inflasi meningkat. 

Tetapi PM kashida mengatakan pemerintah Jepang juga tidak berencana untuk mengubah pernyataan bersama dengan Bank of Jepang mengenai target inflasi sebesar 2 persen pada 2022. 

"Kami tidak berpikir untuk mengubah pernyataan itu," ujar PM Kishida.

Editor: Jeanny Aipassa