Dari 3 Juta, Hanya 700.000 Pekerja Konstruksi yang Bersertifikat

JAKARTA, iNews.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menginginkan agar kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang konstruksi menjadi berkompeten. Untuk itu, para pekerja konstruksi harus bersertifikasi agar bisa berdaya saing.

Dengan adanya sertifikasi, maka dalam proses pengerjaan juga tidak asal-asalan sehingga tidak terjadi human error hingga kecelakaan dalam proyek konstruksi.

Konflik Geopolitik Masih Terjadi, Profesor UGM Sebut Diversifikasi Energi Perlu Didorong

“Kita harus mengejar kualitas, tidak hanya material, equipment-nya, sertifikasinya, teknologinya, tapi yang terpenting adalah SDM-nya harus berkompeten. Dalam rangka kompetisi inilah harus tersertifikasi,” katanya di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (29/1/2018).

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Komunikasi Publik PUPR R Endra Saleh Atmawidjaja menyebut, ada 700 ribuan pekerja konstruksi yang telah bersertifikasi. Namun, jika ditotal, pekerja konstruksi yang bekerja saat ini telah mencapai 3 juta.

Itu artinya, dari total pekerja konstruksi tersebut, hanya segelintir saja yang sudah bersertifikat. “Kalau datanya masih 700.000-an yang sudah bersertifikat. Tapi, yang kita butuhkan ada sekitar 3 juta. Artinya, yang bekerja tapi belum bersertifikat ada 2 jutaan kan,” ucapnya.

Kementerian PUPR pada 2019 mendatang berharap bisa memberikan sertifikasi kepada 1 juta pekerja konstruksi. “Target 2019, sekitar 1 jutaan kalau enggak salah,” ujarnya.

Kendala dari minimnya para pekerja yang bersertifikat tersebut karena permintaan akan kebutuhan pekerja yang banyak serta cepat untuk menyelesaikan target proyek pemerintah sehingga mau tidak mau Kementerian PUPR mencoba menjemput bola.

“Sebenarnya proses pendaftaran untuk sertifikasi bisa dilakukan melalui online. Tapi, kebanyakan kita datang ke tempat mereka. Kalau mereka melakukan sertifikasi di Jakarta, mereka akan kehilangan waktu beberapa hari untuk memacu progres. Satu site saja dibutuhkan 1.000 sampai 2.000 pekerja,” katanya.

Proses untuk mendapatkan sertifikasi sendiri, menurut dia, tidak membutuhkan waktu yang lama. Untuk kalangan mandor saja, lanjut dia, hanya memakan waktu tiga hari setelah melalui beberapa proses, yaitu tes tertulis, tes fisik, serta kesehatan.

“Proses sertifikasinya minimal paling cepat tiga hari. Ada tes tertulis, fisik, kesehatan. Mandor yang paling cepat,” ucapnya.

Editor: Ranto Rajagukguk