Darmin Sebut Impor Tambahan 1 Juta Ton untuk Kendalikan Harga Beras

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, keputusan pemerintah memberikan izin impor beras tambahan sebesar 1 juta ton untuk menstabilkan harga.

Darmin menyebut, kenaikan harga beras terus terjadi di beberapa daerah. Bahkan, Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp9.450 per kilogram tidak cukup ampuh menurunkan harga beras. Atas dasar itulah, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menambah impor beras menjadi 2 juta ton.

Lapangan Kerja di AS Bertambah 119 Ribu pada September 2025, Lampaui Ekspektasi

Dia juga mengkritisi Bulog yang kurang aktif dalam menyerap beras di dalam negeri. Padahal, peran Bulog sangat penting di tengah kenaikan harga, terutama pada semester II-2018. Untuk itu, dia meminta lembaga yang dipimpin Budi Waseso itu untuk rajin melakukan operasi pasar.

"Jangan kemudian yang ditargetkan stoknya berapa. Yang harus dilihat kalau perlu operasi pasar ya operasi pasar. Kalau perlu rastra (beras sejahtera) dikirim, ya dikirim, bahkan tahun-tahun lalu kita percepat pengirimannya. Selalu begitu," kata Darmin di kantornya, Jakarta, Senin (27/8/2018).

Ada Impor Tambahan, Kementan Beberkan Stok Beras Masih Aman

Untuk mempercepat penyerapan beras dari petani, Darmin menyebut, pemerintah telah memberikan fleksibilitas bagi Bulog untuk membeli gabah dari petani sekitar 10-20 persen. Dia mengakui langkah pemerintah yang memberikan terlalu fleksibel di atas 20 persen beberapa waktu lalu justru membuat harga beras makin naik.

"Jadi yang kita pertahankan (10-20 persen), kalau diperlukan itu bisa memberikan fleksibilitas 10 persen itu. Kita selalu punya fleksibilitas. Ada ruang untuk itu di-Inpresnya sehingga tidak perlu harus otomatis bisa diubah," tuturnya.

Terkait beras impor, Mantan Gubernur Bank Indonesia itu menyebut, realisasinya hanya 1,8 juta ton dari kuota yang dikeluarkan lewat Kementerian Perdagangan sebanyak 2 juta ton. Hal ini karena beberapa negara tidak sanggup memenuhi permintaan tersebut meski pemerintah sudah mengeluarkan izin pada April lalu.

"Yang sudah datang, ada yang masih di pelabuhan juga. Tapi angkanya 1,8 juta ton karena tadinya ada negara yang bilang iya, tapi sampai tanggal yang dijanjikan tidak datang," ujarnya.

Editor: Rahmat Fiansyah