Data Penerima Tidak Benar, Perusahaan Akan Disanksi dan Pekerja Wajib Kembalikan Subsidi Gaji

Michelle Natalia ยท Selasa, 08 September 2020 - 18:03:00 WIB
Data Penerima Tidak Benar, Perusahaan Akan Disanksi dan Pekerja Wajib Kembalikan Subsidi Gaji
Pemerintah mengingatkan pemberi kerja yang tidak memberikan data sebenarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (Foto: Sindonews)

JAKARTA, iNews.id - Menteri Ketenagkerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengimbau kepada pemberi kerja (perusahaan) dan para pekerja membangun komunikasi terkait data rekening guna memastikan tidak ada kesalahan dalam pelaporan rekening kepada BPJS Ketenegakerjaan. Ini agar penyaluran subsidi gaji tepat sasaran.

"Kami ingatkan, pemberi kerja yang tidak memberikan data sebenarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Begitupun dengan pekerja yang tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Permenaker No 14 Tahun 2020, namun telah menerima bantuan, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan bantuan tersebut ke rekening kas negara," tegas Ida.

Sebagai catatan, persyaratan penerima BSU WNI, yakni pekerja penerima upah, tercatat sebagai anggota aktif BPJS Ketenagakerjaan per 30 Juni 2020, gaji yang dilaporkan di bawah Rp5 juta, dan memiliki rekening aktif.

Penyaluran bantuan subsidi upah diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan (Rp 2,4 juta) yang akan diberikan setiap dua bulan sekali. Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar Rp1,2 juta.

BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan data calon penerima subsidi gaji tahap III sebanyak 3,5 juta kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Total data calon penerima BSU dari tahap I, II, dan III menjadi 9 juta.

Menaker meminta BPJS Ketenagakerjaan berkomunikasi dengan stakeholder agar berbagai kendala dalam penyaluran subsidi gaji dapat diminimalkan, seperti terdapat duplikasi, rekening yang sudah tidak aktif, rekening pasif, rekening tidak valid, telah dibekukan, rekening tidak sesuai NIK, atau rekening yang tidak terdaftar.


Editor : Dani Dahwilani