Daya Saing Indonesia Terus Membaik namun Masih Tertinggal di ASEAN

JAKARTA, iNews.id - Indonesia harus bekerja keras untuk memperbaiki indeks daya saing global agar tidak kalah dari negara-negara lain di ASEAN.

Dalam rilis terbaru World Economic Forum (WEF) 2018, Indonesia menempati posisi ke-45 dari 140 negara dalam Global Competitiveness Index 4.0. Posisi ini naik dua peringkat dibanding sebelumnya. Posisi Indonesia masih kalah dari Singapura yang berada di urutan kedua, Malaysia (25), dan Thailand (38).

Kapal Tanker Petronas Lewati Selat Hormuz usai Dapat Izin Iran

Di urutan pertama, Amerika Serikat (AS) berhasil menjadi yang terbaik setelah selama sembilan tahun berturut-turut di bawah Swiss. Perubahan metodologi dalam pemeringkatan WEF, yang lebih berorientasi menuju pertumbuhan berbasis teknologi di masa depan, mendorong AS ke po isi puncak. Hal ini dinilai wajar karena Negeri Paman Sam dikenal sebagai salah satu pusat inovasi yang berkaitan dengan teknologi informasi yang kini menjadi acuan WEF dalam penilaian terbarunya.

Pada edisi 2018, WEF yang berbasis di Jenewa, Swiss, memang menggunakan metode baru di mana penggunaan tek nologi digital menjadi salah satu penilaian. Di samping itu, WEF juga menyatakan polarisasi politik dan pemulihan ekonomi yang rapuh, sangat penting untuk mendefinisikan, menilai, dan mengimplementasikan jalur baru pertumbuhan dan kemakmuran.

Menurut WEF, dengan produktivitas menjadi penentu paling penting dalam pertumbuhan dan pendapatan jangka panjang, Global Competitiveness Index 4.0 yang baru menyoroti serangkaian faktor-faktor penting yang muncul untuk produktivitas dalam Revolusi Industri Keempat (4IR).

“AS mendapat nilai 85,6 yang pada dasarnya berarti itu masih sekitar 14 poin dari batas daya saing,” kata Saadia Zahidi, anggota Dewan Pelaksana WEF, seperti dikutip oleh Reuters, kemarin.

Menurutnya, AS adalah “sebuah pusat inovasi” dengan tenaga kerja yang fleksibel dan pasar yang besar. Mereka juga dinilai cukup baik dalam hal institusi kendati pada beberapa sektor ada ju ga indikator yang meng khawatirkan. Pada laporan survei tersebut, sebanyak 98 indikator dihitung untuk menghasilkan indeks daya saing global. Adapun surveinya mengambil responden dari lembaga-lembaga internasional dan para eksekutif perusahaan.

“Sebagian besar mencerminkan kebijakan jangka panjang, seperti berinvestasi dalam keterampilan digital,” kata Zahidi.

Dengan kondisi dan basis penilaian seperti itu, kata dia, maka Swiss akan membutuhkan waktu untuk memenangkan kembali peringkat pertama.

Pada laporan tersebut, WEF juga menyebutkan, pemerintah AS di bawah Presiden Donald Trump mengeluarkan sejumlah kebijakan baru di bidang ekonomi dan perdagangan hingga terjadi perang tarif dengan China. Jika konflik tersebut berlanjut, Zahidi memprediksi ketegangan antara AS dan mitra dagangnya akan memberikan dampak negatif terhadap negara adidaya itu.

“Jika saja itu terus berlanjut, daya saing AS akan memburuk di masa yang akan datang. Ekonomi terbuka lebih kompetitif,” kata Zahidi.

Menurutnya, globalisasi yang menjadi kunci pertumbuhan dalam 30 tahun sedang menghadapi ancaman karena adanya tarif dan pertentangannya meningkatkan risiko perang dagang. WEF menyatakan, eskalasi berbagai konflik, krisis, dan ketegangan geopolitik dapat memengaruhi ekonomi global. Selain itu Revolusi Industri Keempat (4IR) mengubah sistem kemasyarakatan dan ekonomi, termasuk cara bekerja, hidup, dan berinteraksi. 4IR dapat berdampak buruk terhadap negara industrialisasi.

“Tantangan besar ekonomi memerlukan solusi jangka panjang, sedangkan untuk jangka pendek dapat diantisipasi pemerintah dan perusahaan di seluruh dunia,” ungkap WEF.

Khusus untuk Indonesia, indeks daya saing yang masih berada di urutan ke-45 ter sebut menunjukkan masih perlunya sejumlah perbaikan di berbagai sektor. Salah satunya adalah daya saing produk lokal di pasar internasional.

“Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) yang membuat level daya saing Indonesia masih rendah bila dibandingkan dengan negara lain di ASEAN,” ujar ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudisthira.

Di samping itu, kata Bhima, kondisi tenaga kerja termasuk hubungan industrial juga masih harus diperbaiki, selain kemampuan SDM di industri digital yang belum optimal.

“Masih ada perbedaan jumlah negara dari ranking tahun 2017. Jika menggunakan baseline 140 negara tahun lalu, Indo nesia di peringkat ke-47 dari 135 negara. Ada beberapa indikator yang positif seperti kenaikan skor institusi, infrastruktur, dan stabilitas makro ekonomi. Sebagai perbandingan di ASEAN, Malaysia menduduki posisi 25 teratas, Thailand 38, dan Singapura peringkat kedua,” ujarnya.

Dia menambahkan, ada beberapa upaya dan strategi yang bisa dilakukan pemerintah agar peringkat daya saing Indonesia bisa naik. Misalnya dengan meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur khususnya infrastruktur jalan. Kemudian harus berhati-hati dalam menerbitkan utang karena skor debt dynamics masih rendah.

Selain itu, menurut dia, inovasi juga menjadi kunci daya saing di era digital, kolaborasi lembaga pendidikan, industri dan pemerintah harus dioptimalkan. Tak kalah penting, produktivitas tenaga kerja khususnya skill missmatch diurai dengan pendidikan vokasi.

“Dan terakhir perizinan usaha dan investasi lebih disinergikan lagi antara pusat dan daerah,” katanya.

Sementara itu Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto mengungkapkan, pihaknya menyambut baik adanya perbaikan peringkat daya saing Indonesia yang dirilis WEF 2018.

Meski begitu, menurut dia, masih perlu kerja keras untuk melakukan perbaikan terus-menerus. Terutama di sektor inovasi dan tenaga kerja di mana undang-undang tenaga kerja di Indonesia belum berpihak ke dunia usaha.

“Kita perlu fokus dan kerja sama semua pihak mengingat negara tujuan investasi yang berada wilayah yang sama dengan Indonesia seperti Malaysia dan Thailand diberi peringkat yang jauh lebih tinggi,” ujarnya.

Dengan kondisi ekonomi global saat ini, menurutnya, Indonesia perlu mendapatkan tempat mengingat ekonomi global saat ini sedang mencari ekuilibrium baru.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna mengatakan, penilaian yang dilakukan WEF layak di apresia si karena sesuai dengan upaya pemerintah yang terus mengembangkan infrastruktur.

“Salah satunya langkah menurunkan biaya logistik dilakukan dengan pembangunan jalan tol yang masif dengan tujuan akhir meningkatkan daya saing bangsa. Ini dilakukan Kementerian PUPR dengan memanfaatkan berbagai alternatif pembiaya an infrastruktur jalan tol dengan berbagai skema,” ujar dia.

Editor: Rahmat Fiansyah