Demi Rupiah, Beberapa Proyek Listrik dari Program 35.000 MW Ditunda

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, ada beberapa proyek strategis nasional di bidang kelistrikan yang perlu diatur ulang. Hal ini untuk mengurangi tingkat impor sehingga menambah defisit neraca perdagangan yang turut membebani rupiah.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, proyek kelistrikan yang ditunda adalah proyek 35.000 Mega Watt (MW) yang belum mencapai financial closing. Masih ada 15.200 MW proyek yang belum memenuhi hal tersebut akan ditunda di tahun-tahun berikutnya.

Baca Juga

Pemerintah Kirim 207 Truk Logistik ke Daerah Bencana, Mentan Pastikan Stok Beras Aman

"35,000 MW yang belum financial close yang sudah digeser ke tahun-tahun berikutnya itu sekitar 15.200 MW," ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Pada awalnya, proyek 15.200 MW tersebut direncanakan selesai pada 2019. Namun, dengan adanya penundaan ini sebagian proyek ditunda hingga ke 2021 bahkan 2026 sesuai dengan kebutuhan kelistrikan nasional.

Penundaan ini juga disebabkan oleh pertumbuhan listrik yang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Target ini dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (ABPN) 2018 sebesar 8 persen sedangkan diprediksi hingga akhir tahun hanya tumbuh maksimal 6 persen.

"Tidak dibatalkan, karena konsumsi listrik, pertumbuhan listrik tahun lalu 7 persen. Triwulan II itu 4,7 persen. Tahun ini estimasi bisa maksimum sekitar 6 persen sedangkan target APBN 8 persen. Makanya digeser banyak proyek," kata dia.

Ia melanjutkan, dengan adanya penundaan ini tentu tekanan untuk pengadaan barang impor dapat berkurang. Pasalnya, tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di bidang kelistrikan mencapai 20-30 persen bahkan ada yang mencapai 60 persen, angka ini cukup besar untuk kurangi tekanan impor.

"Dengan pergeseran ini tentu tekanan untuk pengadaan barang impor berkurang. Total investasi yang digeser 24-25 miliar dolar AS," ucapnya.

Sementara pembangkit listrik yang ditunda ini bisa mengurangi beban impor sekitar 8-10 miliar dolar AS.

"Namun apa yang kita lalukan ini tidak mengurangi target pemerintah kerja target rasio elektrifikasi 99 persen di tahun 2019. Jadi rasio elektrifikasi tetap. Hari ini itu sudah 97,14 persen, mungkin akhir tahun bisa 97,5 pasti tercapai," tuturnya.

Editor: Ranto Rajagukguk